Dugaan Korupsi Proyek Irigasi BWS NT Satu, Bintang Gelar Aksi di PUPR Dompu

Ilustrasi

DOMPU, TOPIKBIDOM – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang NTB menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Kamis (30/4/2026).

Aksi yang diikuti sejumlah orang tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek saluran irigasi tersier yang ditangani Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I.

Aksi demonstrasi di kantor PUPR Dompu

Koordinator lapangan aksi, Doyan Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak adanya transparansi anggaran serta dokumen administratif seluruh pekerjaan irigasi BWS NTB I di Kabupaten Dompu.

“Kami meminta keterbukaan penuh terkait anggaran dan dokumen pekerjaan irigasi, karena diduga ada kejanggalan di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga mendesak pihak terkait, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, hingga kontraktor pengawas, untuk hadir dan memberikan penjelasan langsung terkait kualitas pekerjaan.

Berdasarkan hasil pengamatan mereka di lapangan, sejumlah proyek irigasi tersebut diduga mengalami kerusakan dini, pemborosan anggaran, hingga indikasi penggelembungan biaya.

BACA JUGA: Kembali Aktivis Ungkap Dugaan Penyimpangan Proyek Irigasi Tersier di Dompu, BWS Diminta Bertanggung Jawab

BACA JUGA: BWS NT 1 dan Kontraktor “Kebal Hukum”? Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Rp31,2 Miliar di Dompu Mengemuka

BACA JUGA: Dugaan Korupsi Proyek BWS NTB, Lembaga Bintang Siap Turun ke Jalan

BACA JUGA: Desakan KPK Turun ke Dompu Meningkat, Tokoh Pemuda Irfan SH MH Soroti Dugaan Korupsi Proyek BWS

BACA JUGA: Jejak Dugaan Permainan Proyek BWS NTB di Desa O’o dan Lokasi Lainya di Dompu, Kontraktor hingga Pejabat Disorot

BACA JUGA: Kerusakan Jalan dan Jembatan Doro Ncanga Dompu, KPK RI Diminta Periksa BPJN dan BWS NTB

Tidak hanya itu, para demonstran juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan langkah hukum atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disebut-sebut terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

“Ada indikasi kuat praktik yang merugikan keuangan negara, sehingga perlu penanganan serius dari APH,” lanjutnya.

Dalam tuntutannya, massa juga mengajak pihak BWS NTB I, kontraktor, serta aparat terkait untuk turun langsung ke lokasi pekerjaan di sejumlah titik, seperti Desa O’o, Kelurahan Kandai Satu, dan Desa Mbawi, guna melihat kondisi riil hasil pekerjaan.

LSM Bintang NTB turut menilai pelaksanaan proyek tidak profesional, terutama karena proses sosialisasi kepada masyarakat dilakukan saat pekerjaan hampir selesai.

Mereka juga mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk segera mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek irigasi di Kabupaten Dompu. RUL