 |
DOMPU, TOPIKBIDOM — Penguatan ekosistem literasi di Kabupaten Dompu terus didorong melalui pembenahan tata kelola perpustakaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memastikan setiap perpustakaan memiliki data kelembagaan yang akurat sekaligus mendorong kepemilikan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh, SE, M.Si, mengatakan sosialisasi dan pendataan perpustakaan menjadi bagian penting dalam membangun basis data perpustakaan yang dapat dijadikan pijakan dalam penyusunan program pembinaan dan pengembangan layanan.
Menurutnya, pendataan tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mengetahui kondisi riil perpustakaan di lapangan.
“Pendataan bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam penataan kelembagaan, pembinaan, pemetaan kebutuhan, dan pengembangan layanan perpustakaan secara tepat sasaran,” ujar Muhammad Abduh.
Kegiatan sosialisasi dan pendataan tersebut berlangsung selama tiga hari, 15–17 September 2026, dengan melibatkan 67 peserta yang berasal dari berbagai jenis perpustakaan dan komunitas literasi.
Peserta terdiri atas pengelola perpustakaan SD, SMP, perpustakaan desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta komunitas, yang berasal dari Kecamatan Dompu, Woja dan Pajo.
Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, ketersediaan data yang valid menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembinaan perpustakaan.
Data yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan dapat membantu pemerintah daerah memetakan kebutuhan masing-masing perpustakaan, mulai dari aspek kelembagaan, pengelolaan hingga pengembangan layanan kepada masyarakat.
Karena itu, Muhammad Abduh berharap seluruh peserta dapat menyampaikan data secara benar dan sesuai kondisi riil masing-masing perpustakaan.
Data tersebut selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti, termasuk melalui proses pengajuan NPP bagi perpustakaan yang belum memilikinya.
“Kami berharap data yang disampaikan benar dan sesuai kondisi riil sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan NPP bagi perpustakaan yang belum memilikinya,” jelasnya.
Kepemilikan NPP juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola perpustakaan yang lebih tertib dan terdata. Dengan basis data yang semakin baik, pembinaan terhadap perpustakaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda yang lebih luas dalam memperkuat budaya literasi masyarakat Dompu.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu berharap pembenahan data dan kelembagaan perpustakaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, perpustakaan tidak hanya dipandang sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi sebagai ruang pembelajaran, pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas masyarakat.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Dompu, sehingga penguatan perpustakaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia daerah.(*)