KPK RI Datangi Kantor Bupati Dompu

Kategori Berita


Iklan Semua Halaman

.

KPK RI Datangi Kantor Bupati Dompu

Rabu, 21 April 2021

 

Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ismail Hindersah (kiri), saat diwawancarai sejumlah wartawan usai Rakor di ruang rapat kantor Bupati Dompu (ist/Topikbidom.com)

Dompu,Topikbidom.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (21/4/2021) mendatangi kantor Pemda Dompu. Kehadiran KPK, ini bukan untuk menangkap pelaku korupsi. Akan tetapi, mereka hadir untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintergrasi dengan Bupati Dompu Kader Jaelani beserta jajaran di lingkup Pemda Dompu. 


KPK dari Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, terlihat langsung melakukan Rakor dengan Bupati Dompu bersama jajarannya di ruangan rapat kantor Bupati Dompu. Hanya saja, pelaksanaan Rakor tersebut berlangsung tertutup dan tidak bisa diliput wartawan. 


"Kehadiran kami disini (kantor Bupati Dompu) dalam rangka melakukan Rakor dengan jajaran Pemda Dompu tentang pemberantasan korupsi terintergrasi," ungkap Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ismail Hindersah, saat diwawancarai wartawan usai Rakor di ruang rapat kantor Bupati Dompu. 


Ismail Hindersah menyebut, kegiatan Rakor adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh pihaknya sejak tahun 2018 lalu. Artinya, ini adalah yang sekian kalinya dilakukan di Kabupaten Dompu. "Ini semata mata sebagai langkah mencegah terjadinya tindakan korupsi. Maka jangan dianggap kehadiran kami di kantor ini untuk melakukan penindakan," jelasnya. 


Ismail Hindersah juga menyebut, bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya ini dalam rangka melakukan pencegahan (pemberantasan) korupsi di Kabupaten Dompu. Salah satunya, mendorong Pemda Dompu agar bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan dengan menjalankan 8 program dari KPK. 


"Program yang tentunya harus dijalankan oleh Pemda Dompu yakni dalam hal perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perijinan, penguatan APIP, managemen ASN, managemen Aset, dana desa dan pembenahan aset," paparnya. 


Bagaimana capaian program ini ?


Lanjut Ismail Hindersah, jika dibanding tahun sebelumnya, tahun ini ada penurunan tidak hanya di tingkat daerah, Nasional pun demikian. Penilaian pihaknya selaku KPK terhadap Pemda Dompu, ada banyak progres yang dilaksanakan terutama upaya upaya yang kita dorong dalam tata kelola pemerintahan yang baik. "Selain itu, progres yang paling menonjol yang dilakukan Pemda Dompu yakni dalam hal perencanaan penganggaran dan tata kelola dana desa," terangnya. 


Bagaimana pengawasan KPK terhadap penggunaan dana penanganan Covid-19 ?


Diakui Ismail Hindersah, item itu juga menjadi prioritas KPK. Namun, pengawasan mengenai itu diluar dari program ini. KPK juga membentuk sebuah program yang juga disosialisasikan di daerah melalui pelaporan yang dibuka langsung kepada Pemda maupun bisa di lihat di KPK melalui aplikasi JAGA.ID yang dikenal dengan aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan lain lain. 


"Sebenarnya untuk pengawasan penggunaan dana penanganan Covid-19, sudah ada satuan tugas. Dari situ kita akan melakukan permintaan pelaporan penggunaan dana Covid-19 oleh daerah. Jadi kaitan ini, kami KPK bekerjasama dengan BPKP yang turun langsung di lapangan. Jadi kami KPK melakukan koordinasi dengan BPKP dengan menaikan laporan mengenai revokusing terkait anggaran tersebut," tandasnya.


Dilokasi yang sama, Bupati Dompu Kader Jaelani, pada wartawan juga mengatakan, pihaknya selaku Pemda Dompu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK. Tidak hanya menikdak pelaku Korupsi, tapi juga melakukan berbagai kegiatan guna mencegah terjadinya korupsi di daerah. "Kami sangat berterima atas kehadiran KPK yang datang melakukan Rakor Pemberantasan Korupsi Terintergrasi," ucapnya. 


Tambah Bupati, Pemda Dompu akan selalu optimis dalam mewujudkan 8 program dari KPK terutama dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik. "Ini tentunya menjadi prioritas kami dalam menjalankan roda roda pemerintahan," terangnya.


Sebelumnya, dalam Rakor Pemberantasan Korupsi Terintergrasi yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Dompu. Selain dihadiri Bupati Dompu, juga hadir Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan ST, MT, Pj Sekda Dompu H Moh Syai'un HAZ SH, M.Si, Kepala Inspektorat Dompu Drs. H Muhibuddin M.Si, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Dompu dan sejumlah pejabat lainnya.(Rul)