Komentar |
| Bupati Dompu, Bambang Firdaus SE (kiri) dan Wakil Bupati Dompu Syirajuddin SH (kanan) |
DOMPU, TOPIKBIDOM – Wakil Bupati Dompu Syirajuddin menegaskan bahwa tidak terdapat keretakan hubungan kerja antara dirinya dengan Bupati Dompu Bambang Firdaus. Ia menyebut isu yang berkembang di ruang publik tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dalam pemerintahan Kabupaten Dompu yang saat ini berjalan normal.
Syirajuddin menekankan bahwa hubungan kerja antara dirinya dengan Bupati tetap solid dalam menjalankan roda pemerintahan, meskipun terdapat dinamika perbedaan pandangan dalam proses kebijakan.
“Apa yang mau direkonsiliasi, hubungan kami baik-baik saja. Pemerintahan Dompu saat ini berjalan normal saja. Tidak ada keretakan,” tegas Syirajuddin saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Senin (13/4).
Ia menjelaskan bahwa perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk disharmoni. Menurutnya, dinamika tersebut justru menjadi bagian dari proses kerja dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Selisih paham itu kan biasa, itu bagian dari dinamika, tapi yang pasti bahwa roda pemerintahan saat ini berjalan normal, tidak ada persoalan,” ujarnya.
Syirajuddin juga menanggapi wacana sejumlah pihak yang mendorong adanya upaya rekonsiliasi antara dirinya dengan Bupati Dompu. Ia menilai wacana tersebut tidak relevan karena, menurutnya, tidak ada konflik maupun perpecahan dalam pemerintahan daerah.
“Apa yang mau direkonsiliasi kalau memang tidak ada masalah. Pemerintahan berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak agar tidak terfokus pada isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, melainkan memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.
“Saya harap kita lebih kepada bagaimana menyemangati pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” harapnya.
Sebelumnya, isu ketidakharmonisan hubungan kerja antara Bupati Dompu dan Wakil Bupati kembali mencuat ke ruang publik. Hal ini dipicu oleh sejumlah momen yang menjadi sorotan, di antaranya aksi walk out Wakil Bupati dari sidang paripurna DPRD Dompu serta ketidakhadirannya dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dompu ke-211 yang digelar Sabtu (11/4) lalu.
Peristiwa tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi publik terkait hubungan internal kedua pucuk pimpinan daerah tersebut, termasuk wacana rekonsiliasi dari sejumlah kalangan yang menilai perlu adanya perbedaan situasi politik di tingkat pemerintahan daerah.
Namun di tengah dinamika tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Dompu menyatakan akan mengambil langkah dengan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna meminta evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan di Kabupaten Dompu.
BACA JUGA: PMII Dompu Akan Surati Mendagri, Minta Evaluasi Kinerja Bupati dan Wakil Bupati
BACA JUGA: PMII Dompu Gelar Aksi, Evaluasi 1 Tahun Kepemimpinan BBF-DJ
Ketua Umum PC PMII Dompu, Faisal, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dinilai kurang kondusif dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai potensi ketidakharmonisan antar pimpinan daerah dapat berdampak terhadap efektivitas jalannya pemerintahan.
“Kami melihat adanya gejala ketidakcocokan yang berpotensi menghambat pembangunan. Oleh karena itu, kami akan menyurati Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan keberlangsungan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu,” ujarnya, Sabtu (11/04/2026).
Faisal menegaskan bahwa evaluasi dari pemerintah pusat penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
“Evaluasi ini penting agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah harus menjadi prioritas utama, di atas ego sektoral maupun perbedaan pandangan pribadi,” tegasnya.
PC PMII Dompu juga berharap agar Kementerian Dalam Negeri dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut demi terciptanya pemerintahan yang stabil, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Dompu.
Saat ini, pihak PMII Dompu masih mematangkan draf surat yang rencananya akan segera dikirimkan dan didistribusikan kepada sejumlah pihak sebagai bentuk transparansi langkah organisasi tersebut. RUL