DOMPU, TOPIKBIDOM - Isu ketidakharmonisan hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati Dompu kembali mencuat ke publik. Hal ini dipicu oleh ketidakhadiran Wakil Bupati dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Dompu ke-211.
Menanggapi kondisi tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Dompu menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna meminta evaluasi terhadap kinerja kepala daerah setempat.
Ketua Umum PC PMII Dompu, Faisal, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dinamika politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu yang dinilai kurang kondusif dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami melihat adanya gejala ketidakcocokan yang berpotensi menghambat pembangunan. Oleh karena itu, kami akan menyurati Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan keberlangsungan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu,” ujarnya, Sabtu (11/04/2026).
Menurut Faisal, ketidakharmonisan antar pimpinan daerah dapat berdampak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan, termasuk pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa evaluasi dari pemerintah pusat penting dilakukan guna menghindari potensi stagnansi program maupun kekosongan kepemimpinan di daerah.
“Evaluasi ini penting agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah harus menjadi prioritas utama, di atas ego sektoral maupun perbedaan pandangan pribadi,” tegasnya.
PMII Dompu juga berharap agar Mendagri dapat segera menindaklanjuti aspirasi tersebut demi terciptanya pemerintahan yang stabil, harmonis, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Dompu.
Saat ini, pihak PMII Dompu masih mematangkan draf surat yang akan segera dikirimkan. Surat tersebut juga rencananya akan didistribusikan kepada sejumlah pihak sebagai bentuk transparansi. RED
Komentar