Komentar
 |
| Aksi Blokade Jalan Petani di Kecamatan Woja |
DOMPU, TOPIKBIDOM - Aksi spontanitas petani terjadi di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan melakukan blokade jalan sebagai bentuk protes atas anjloknya harga gabah serta adanya penolakan dari sejumlah gudang penampung.
Aksi yang berlangsung, Sabtu (28/3/2026) ini dipicu oleh kekecewaan petani yang dalam beberapa hari terakhir tidak bisa menjual hasil panen mereka. Dampaknya, kerugian pun tak terhindarkan di tengah tingginya biaya produksi.
Dalam pernyataan yang disampaikan Deden, salah satu perwakilan petani, menjelaskan persoalan utama tidak hanya terletak pada turunnya harga, tetapi juga pada sistem penerimaan gabah di gudang yang dinilai tidak transparan.
“Gudang saat ini sedang melakukan uji kualitas padi, tapi tidak melibatkan petani. Ini yang menjadi masalah, karena tidak ada transparansi,” ungkapnya.
Selain itu, persoalan biaya juga menjadi sorotan. Berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbub), biaya transportasi seharusnya ditanggung oleh Bulog, baik dari petani maupun supplier, sebesar Rp200 per kilogram.
Namun di lapangan, ketentuan tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Dalam aturan sudah jelas, biaya ditanggung Bulog. Tapi realisasinya berbeda. Ini yang memberatkan petani,” lanjutnya.
Ironisnya, selama empat hingga lima hari terakhir, banyak petani tidak bisa menjual gabah mereka. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang cukup signifikan, terutama di tengah tingginya biaya produksi.
Di sisi lain, pihak gudang disebut-sebut memiliki alasan keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya alat pengering serta kondisi gudang yang mengalami kelebihan kapasitas (overlap). Namun alasan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
“Dalam RDPU dan Perbub tidak ada istilah Bulog tidak mampu menampung atau mengurangi penerimaan. Itu tidak pernah diatur,” tegasnya.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya permainan pasar yang berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Meski demikian, pihak petani masih menahan diri dan menunggu pembuktian lebih lanjut.
“Jangan sampai ada dugaan permainan pasar. Jangan sampai karena barang banyak, harga justru ditekan. Ini masih dugaan awal kami,” ujarnya.
Menanggapi persoalan ini, sejumlah pihak dari DPRD bersama koordinator di tingkat kecamatan telah turun tangan. Rencananya, kunjungan langsung ke beberapa gudang akan dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Petani berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar stabilitas harga dan penyerapan gabah dapat berjalan sesuai aturan, serta tidak merugikan masyarakat kecil. RUL