Komentar |
| Ilustrasi |
DOMPU, TOPIKBIDOM - Pemerintah Kabupaten Dompu terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus utama adalah penertiban serta penegasan status kepemilikan aset tanah milik daerah.
Upaya ini dinilai sangat penting mengingat berbagai program prioritas pemerintah pusat membutuhkan kesiapan lahan yang jelas, legal, dan bebas dari sengketa. Tanpa kejelasan tersebut, pelaksanaan pembangunan berpotensi menghadapi hambatan administratif maupun konflik di lapangan.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus SE, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menjelaskan sebagai bentuk keseriusan, Bupati Dompu melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap sejumlah aset tanah milik pemerintah daerah. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keberadaan fisik aset, tetapi juga menelusuri aspek legalitas, pemanfaatan, hingga potensi pengembangan yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
Dalam proses tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan aset-aset yang memiliki nilai strategis tinggi. Aset tersebut diproyeksikan menjadi penopang utama dalam mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, hingga pembukaan peluang investasi di Kabupaten Dompu.
Tertib administrasi aset, merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kejelasan status kepemilikan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Penataan aset ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi tanah yang hingga kini belum memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui langkah ini, diharapkan seluruh aset daerah dapat terdata dengan baik dan siap digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Langkah proaktif ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional. Dengan pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan profesional, Kabupaten Dompu diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya itu, penertiban aset juga diyakini dapat meminimalisir potensi konflik agraria yang kerap menjadi kendala dalam pembangunan. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap jengkal tanah milik daerah memiliki status yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara tepat guna.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Dompu optimistis dapat menciptakan fondasi pembangunan yang kuat, sekaligus mempercepat realisasi berbagai program prioritas nasional di daerah. Komitmen ini menjadi bukti bahwa daerah siap bergerak maju seiring dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. RUL