DOMPU, TOPIKBIDOM – Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama yang berkedok perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, SH, menilai pemerintah desa perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur administrasi dan risiko hukum dalam proses pemberangkatan calon PMI.
Menurutnya, rekomendasi administrasi yang diberikan pemerintah desa tidak boleh dipandang sekadar formalitas.
Pemerintah desa perlu memahami tujuan keberangkatan, pihak yang melakukan perekrutan, serta legalitas penempatan tenaga kerja.
Disnakertrans Dompu mendorong penyusunan Surat Edaran Bupati sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kewaspadaan pemerintah desa.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari sistem perlindungan masyarakat agar tidak menjadi korban pengiriman tenaga kerja ilegal.(*)