Dugaan Korupsi Proyek BWS NTB, Lembaga Bintang Siap Turun ke Jalan -->

Kategori Berita

.

Dugaan Korupsi Proyek BWS NTB, Lembaga Bintang Siap Turun ke Jalan

Jumat, 24 April 2026
Ketua Lembaga Bintang NTB, Doyan Lubis


DOMPU, NTB, TOPIKBIDOM – Gelombang protes terhadap dugaan penyimpangan proyek Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) di Kabupaten Dompu kian menguat. Lembaga Bintang NTB dibawah kepemimpinan Doyan Lubis, berencana akan turun berjalan untuk menyuarakan dugaan korupsi BWS NTB I.


Lembaga yang dikenal akan eksistensinya di Jakarta, ini tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Rencana aksi ini merupakan respons atas temuan dugaan kerusakan dini proyek irigasi, indikasi pengurangan spesifikasi teknis, hingga dugaan praktik mark-up anggaran pada sejumlah pekerjaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Kabupaten Dompu, khususnya di Desa O'o, Kecamatan Dompu.


BACA JUGA: Jejak Dugaan Permainan Proyek BWS NTB di Desa O’o dan Lokasi Lainya di Dompu, Kontraktor hingga Pejabat Disorot


BACA JUGA: Desakan KPK Turun ke Dompu Meningkat, Tokoh Pemuda Irfan SH MH Soroti Dugaan Korupsi Proyek BWS


Ketua Lembaga Bintang NTB, Doyan Lubis, mengatakan demonstrasi akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemuda, mahasiswa, hingga masyarakat terdampak langsung.


“Aksi ini bentuk kekecewaan masyarakat. Kami menilai ada dugaan kuat penyimpangan yang harus diusut tuntas,” ujarnya.


Dalam rencana aksi tersebut, massa akan menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan, meminta audit menyeluruh terhadap proyek BWS NT I, serta mendorong transparansi dari pihak terkait.


Selain itu, massa juga berencana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung ke Kabupaten Dompu guna melakukan pengecekan lapangan.


Sementara itu, tokoh pemuda Dompu, Irfan SH MH, sebelumnya juga telah mendesak agar KPK segera mengambil langkah konkret.“Ini bukan lagi sekadar dugaan teknis, tapi sudah mengarah pada indikasi korupsi. Harus ditangani serius,” tegasnya.


Menurutnya, kondisi proyek yang cepat rusak serta dugaan lemahnya pengawasan menjadi indikasi awal adanya persoalan serius dalam pelaksanaan.


Rencana aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan dipusatkan di sejumlah titik strategis, termasuk kantor pemerintah daerah dan instansi terkait.


Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak BWS NT I terkait rencana aksi tersebut maupun terhadap berbagai dugaan yang berkembang. Masyarakat berharap aksi ini dapat mendorong keterbukaan serta penegakan hukum yang tegas, agar dugaan penyimpangan proyek tidak berulang di masa mendatang. RUL