Komentar |
| Ilustrasi |
DOMPU, TOPIKBIDOM – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung ke Kabupaten Dompu kian menguat. Hal ini menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek yang berada di bawah kendali Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh tokoh pemuda Kabupaten Dompu, Irfan SH MH. Ia meminta KPK tidak hanya menunggu laporan administratif, tetapi segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil proyek yang kini menjadi sorotan publik.
Menurut Irfan, berbagai temuan yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan adanya indikasi kuat penyimpangan yang tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata.
“Ini bukan lagi sekadar dugaan kesalahan pekerjaan, tapi sudah mengarah pada indikasi korupsi yang harus ditangani serius. KPK harus turun langsung ke Dompu untuk melihat fakta di lapangan,” tegasnya, pada media ini, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai, kondisi sejumlah proyek irigasi yang dilaporkan mengalami kerusakan dini, kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, hingga dugaan pengurangan spesifikasi teknis menjadi sinyal awal adanya potensi pelanggaran hukum.
Lebih lanjut, Irfan juga menyoroti kemungkinan adanya praktik mark-up anggaran serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek. Menurutnya, jika dibiarkan, pola seperti ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
“Kalau proyek baru sudah rusak, itu jelas ada yang tidak beres. KPK harus hadir untuk mengurai apakah ini murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan yang merugikan negara,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada pelaksana teknis di lapangan, tetapi mampu menelusuri hingga pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian proyek.
Selain itu, Irfan meminta transparansi dari pihak BWS NT I terkait pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menghindari spekulasi yang semakin meluas di tengah masyarakat.
Desakan terhadap KPK ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan “permainan proyek” yang sebelumnya telah diungkap dalam berbagai penelusuran lapangan, termasuk indikasi pola sistematis dalam pelaksanaan proyek infrastruktur sumber daya air di wilayah Dompu.
“Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Ini harus dibongkar sampai tuntas agar ada efek jera,” tandasnya. RUL