Komentar |
| AMARAH, saat melakukan aksi demonstrasi |
Dompu, Topikbidom.com - Sejumlah pemuda yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Nggahi Rawi Pahu (AMARAH) Kabupaten Dompu, Senin (8/9/2025) melakukan aksi demontrasi. Aksi ini dilakukan, selain meminta untuk melakukan audit terhadap kinerja Bupati Dompu, DPRD Dompu dan Aparat Penegak Hukum (APH), juga untuk menyampaikan aspirasi.
Koordinator Lapangan (Koorlap), Rangga, Julhaedir, Nurfajrin, Chapuk, Prabu dan Adim, melalui orasinya mendesak agar menghapus tunjangan dan dana Pokir DPRD Dompu.
Selain itu, juga meminta agar mengusut secara tuntas praktek jual beli proyek yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat, anggota DPRD dan orang orang dekat Bupati Dompu. Segera terbitkan SK Guru Bantu Daerah sebagai dasar pencairan sertifikasi Guru Non ASN dan usulkan semua katagori paruh waktu mulai dari R1 dan R4.
Segera publikasikan penggunaan dana DBHCHT mulai tahun 2024-2025. Jadikan dasar kebijakan serta pengawasan dari setiap hasil RDPU yang bersumber dari masyarakat sipil. Tuangkan kebijakan strategis mengenai penertiban, penggusuran serta relokasi lapak masyarakat dengan sesegera mungkin.
Implementasikan Perda nomor 09 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hapus sistem outsourcing dan naikan upah buruh. Segera keluarkan satu kebijakan agar hak-hak Nelayan bisa terwujud dan segera buka lapangan pekerjaan.
Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta agar Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan TNI, agar konsisten dalam melaksanakan tugas dan menegakkan supremasi Hukum yang seadil adilnya. Adili dan bongkar para Mafia pengecer dan distributor Gas LPG 3 KG, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan nilai jual diatas harga HET.
Kapolres Dompu, harus segera menghentikan dan mempertanggungjawabkan adanya praktek pembebanan biaya untuk saksi ahli dalam kasus ITE kepada para pelapor maupun korban. Segera bangun sel tahanan baru demi terjaganya harkat dan martabat manusia. Segera bentuk tim terpadu lintas instansi untuk membongkar keterlibatan oknum aparat dalam peredaran Narkoba dan tangkap para Bandar yang selama ini diduga melakukan penjualan barang haram tersebut.
Pemerintah Pusat harus segera mengakomodir sejumlah siswa yang belum terakomodir dalam data Dapodik. Gubernur NTB segera memperbaiki Terminal Ginte, Gedung Tani, Lapangan Bola Simpasai serta Fasilitas Provinsi lainnya di wilayah Kabupaten Dompu.
"Kami juga meminta agar Presiden segera hentikan program Small Grant di Dompu karena tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kami juga minta periksa para pengelola anggaran dalam program tersebut dan kami minta agar copot Kapolri, Mendagri dan Menkeu," ujarnya.
Lanjut Massa aksi, inilah alasan kenapa pihaknya melakukan aksi demonstrasi hari ini. "Kalau tuntutan dan aspirasi tidak direspon, maka kami akan terus melakukan demonstrasi," tegasnya. RUL