penutupan Workshop Instruktur dan Latihan Khusus Kohati (LKK) tingkat Nasional di aula kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bima. (ist/Topikbidom.com)
Bima, Topikbidom.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bima, Jumat (6/11/2020) menggelar kegiatan penutupan Workshop Instruktur dan Latihan Khusus Kohati (LKK) tingkat Nasional di aula kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bima. Kegiatan yang sebelumnya berlangsung dengan tema Pelaksanaan Pilkada serentak ditengah pandemi Covid-19 ini, juga dirangkaikan dengan dialog publik.
Pada kegiatan ini, dihadiri langsung Ketua DPRD Mataram Sekaligus Ketua HMI Propinsi NTB H. Didi Sumardi SH, Walikota Bima di wakili Asisten III Pemkot Bima Drs. Sukri M.Si, Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono S.IK SH, Perwakilan Dandim 1608 Bima Kapten Syahrudin, Ketua HMI Cabang Bima Sukrin Mukhtar, Ketua KAHMI Kota Muhammad Nasir M.Pd, Ketua KAHMI Kabupaten Bima H. Supratman AS MS, Ketua KPU Kabupaten Bima Imran, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah dan para Kader HMI dan KAHMI.
Ketua Panitia, Hairil Azhari, melalui laporannya menyampaikan, dalam kegiatan Workshop instruktur dan latihan khusus khohati terdiri dari peserta pelatihan HMI cabang bima, cabang sukabumi, mandailingnatal, bulukumba, dompu, Bangkalan dan HMI donggala.
Kata Dia, Mengenai sumber dana yang di dapatkan berasal suport dari para senior HMI yang telah memberikan bentuk materi dan masukan dukungan serta Donatur donatur lainya.
"Dalam kegiatan penutupan Workshop instruktur juga akan dirangkaikan dengan dialog publik pilkada damai ditengah pandemi covid-19 guna tercipta sitkamtibmas," paparnya.
Disela waktu Korps Ketua HMI, Yunda Siti Rahmawati, menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yg telah suport kegiatan HMI sampai dengan saat sekarang terselenggara dengan lancar.
Bagi teman yang telah lulus dan diresmikan tadi kata Dia, agar dapat bekerja dengan baik dengan membawa HMI kedepan lebih baik, mampu implementasikan ilmu yang didapatkan dan selamat berkiprah untuk menjadi tunas muda agar perempuan lebih kritis dalam memberikan ide guna sumbangsih kepada masyarakat.
"Kaderisasi yang berjalan dengan baik dengan latihan kaderisasi lainya dengan bertambahnya kader kader dalam tubuh HMI itu sendiri. Sangat lah penting bagi kami peran ketua HMI bagi kader HMI yang baru muncul, kami menginginkan pelatihan lain demi memajukan kader kader baru yang profesional dalam tunbuh HMI khususnya dalam kader KOHATI itu sendiri," jelasnya.
Tambah Yunda Siti Rahmawati, dengan terbinanya muslimah yang bersinar dan bertanggung jawab, bukanya hanya bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tapi juga bertanggung jawab kepada diri mereka sendiri." Semua ini dapat berguna bagi masyarakat," terangnya.
Pada kesempatan ini, Ketua HMI cabang Bima, Sukrin juga menyampaikan rasa terimakasih pengurus HMI cabang bima, berkat dukungan dari senior kegiatan dapat berjalan dengan sempurna dan berjalan lancar.
Ia menyebut, pelatihan instruktur akan dijadikan warisan yang baik dikemudian hari. Kepada para peserta yang sudah dikukuhkan agar bisa merealisasikan apa yg telah didapatkan saat pelatihan.
Menurutnya, proses pengkaderan harus tetap dilakukan oleh HMI guna kelanjutan generasi selanjutnya demi kelangsungan organisasi HMI. Apa yg telah dilaksanakan pd hari ini semoga menjadi nilai ibadah dan berguna untuk masyarakat secara luas.
"Saya menyampaikan bahwa pengkaderan ditubuh HMI demi mewujudkan kader kader yang bersinar dan bisa mengalir seperti air yang bermanfaat bagi warga masyarakat , maka lembaga ini akan menciptakan kader kader dengan keimanan yang kaya akan kecerdasannya, sopan santunnya dan kaya dengan kebersihan," katanya.
Tambah Sukrin, untuk semua kader HMI kami berkomitmen untuk terus melakukan hal hal seperti ini. "Visi kami adalah menciptakan kader kader yang profesional dan bertanggung jawab," tuturnya.
Disela waktu juga, Ketua DPRD Mataram (Ketua HMI NTB) H. Didi Sumardi SH, melalui sambutannya menyampaikan Kegiatan WI dan LKK HMI cabang Bima ini dilangsungkan secara nasional dengan peserta dari luar daerah. Ia berharap, peserta yang sudah di kukuhkan dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara terutama kepada masyarakat.
Predikat kelulusan yang telah di dapatkan akan membawa kebaikan manfaat yang untuk organisasi dan masyarakat. Apresiasi kepada pengurus HMI cabang bima yang telah sukses dengan menyelenggarakan kegiatan ini," ucapnya.
Pada momentum ini pun, H. Didi Sumardi SH, juga memaparkan mengenai tanggungjawab dan visi HMI. Hal itu antaralain, membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.
Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan ummat manusia. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dinnul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama Umat Islam sedunia.
"Selain itu, juga berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional," ungkapnya.
Usai ini pun, kegiatan berlanjut dengan dialog publik dengan tema Pilkada damai ditengah pandemi Covid-19. Bertindak sebagai narasumber yakni Ketua KPU Kabupaten Bima, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Syarif ahmad M.Si (akademisi).
"Pilkada tahun 2020 tidak lepas dari dasar hukum sebelum adanya pandemi Covid-19. Kemudian muncul pandemi Covid-19, sehingga Pilkada 19 september 2020 dirubah jadwalnya menjadi 9 Desember 2020," jelas Ketua KPU Kabupaten Bima, Imran.
Ia menyebut, ada 3 tahapan ditunda yaitu pelantikan PPS, ditunda rekap pemilih dan ditundanya beberapa tahapan. Tahapan itu, dilanjutkan setelah keluar PKPU terbaru dengan memperhatikan protokol covid-19.
Ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yaitu memakai masker, penyemprotan desinfektan, jaga jarak dan menyediakan tempat mencuci tangan. Hal ini merupakan regulasi yang harus diterapkan saat Pilkada Kabupaten Bima, guna menekan penyebaran covid-19.
Dalam proses peserta pasangan calon pada Pilkada, ada dua jalur untuk mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bim yakni jalur perseorangan dengan mengumpulkan dukungan KTP di ajukan ke KPU dan dilakukan verifikasi faktual dan ada yang ajukan tapi tidak lolos. Kemudian, jalur ke dua yaitu melalui parpol pengusung.
"Tahapan yang sedang berlangsung saat sekarang yaitu kampanye dan besok akan dilakukan debat publik bertempat di kantor DPRD Kabupaten Bima. Dalam debat publik ini undangannya di batasi sebanyak 50 orang dan akan di tayangan secara langsung melalui media online dan dapat disaksikan secara langsung," papar Imran.
Disela waktu juga, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah SH, mengatakan, ditengah Pandemi covid-19 Bawaslu Kabupaten Bima mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan ditengah pelaksanaan pilkada Kabupaten Bima.
Ia menyebut, keamanan dalam hal ini Polri memiliki peran dalam memberikan keamanan dan merupakan mitra Bawaslu Kabupaten Bima. Tantangan pelaksanaan Pilkada Bima di tengah pandemi Covid-19 sangat susah dalam menerapkan protokol kesehatan terlebih dalam hal kampanye.
"Hal ini karena antusias masyarakat dalam menyambut paslon saat kampanye di tiap desa tidak dapat dibatasi. Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yaitu Gugus tugas Covid-19," kata Abdullah SH.
Tambah Abdullah SH, Bawaslu Kabupaten Bima sudah memberikan sangsi kepada Paslon yang telah melanggar protokol kesehatan untuk tidak melaksanakan kampanye selama 3 hari kedepan. "Tapi sangsi ini tidak membatalkan proses sebagai calon," ungkapnya.
Sementara itu, DR Sarif Ahmad (Akademisi) juga mengatakan, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 banyak dikritik oleh masyarakat dikarenakan terlalu memaksakan diri. Namun pemerintah telah mengeluarkan PKPU terbaru yang berisikan sejumlah aturan baru dalam tiap tahapan dengan mengedepankan Protokol kesehatan.
"Karakter masyarakat bima yang sulit di atur menjadi sebuah tantangan pelaksanaan Pilkada terutama dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh paslon terutama kampanye tidak dapat dihindari," bebernya.
Menurutnya, penyelenggara pemilu harus benar benar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19.
"Sebagian pihak menilai, pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih massif ditengah masyarakat. Karena itu perlu ditunda hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan dilakukan Pilkada serentak. Namun di sisi lain, pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal," katanya. (Rul)