 |
| Kegiatan Reses Tahap Dua Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun. (foto/Rul) |
Dompu, Topikbidom.com - Anggota DPRD (Fraksi Partai Nasdem) Kabupaten Dompu Ir. Muttakun, Sabtu (20/6/2020) melaksanakan reses tahap dua Tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk dengar pendapat dan menyerap aspirasi masyarakat Dompu.
Reses yang dilaksanakan di gedung PKK Dompu ini, berlangsung dengan tema Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel.
"Alhamdulillah reses kali ini, saya mengundang mitra saya yakni DPMPD, Inspektorat, Camat, pendamping desa, Kepala Desa Katua dan lainnya serta JNO Dompu," ujar Ir. Muttakun, saat diwawancarai usai kegiatan resesnya.
 |
| (foto/rul) |
"Dengan adanya pertemuan seperti ini nantinya hal hal yang menjadi catatan atau usul dan saran akan diprioritaskan. Salah satunya, tadi kita sudah sepakat untuk menjadikan 3 Desa (Desa Katua, Dorokobo dan Calabai) sebagai desa model dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel," paparnya.
Ditambahkan Ir Muttakun, nanti juga akan mendorong regulasi baik di Kabupaten maupun desa agar regulasi yang dilahirkan itu mampu memperbaiki sistem pengelolaan dana desa.
"Perlu juga ada perhatian perhatian dari saya untuk penyediaan anggaran peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik Kades, BPD, perangkat desa dan tim tim yang akan mendorong tiga desa model tersebut," jelasnya.
Nanti lanjut Ir. Muttakun, pihaknya bersama inspektorat dan DPMPD nanti akan mendorong lahirnya Perbup agar desa desa yang berprestasi diberbagai bidang diberikan reward dan panismen bagi desa desa yang tidak berhasil.
"Nanti indikator keberhasilannya akan disusun bersama," katanya.
Ir. Muttakun menyebut, saat ini sudah ada tiga desa model (Desa Katua, Dorokobo dan Desa Calabai)."Tiga Desa ini kami lihat sangat aktif di media sosial," terangnya.
Disinggung apa poin penting yang disampaikan oleh para peserta dalam kegiatan reses tadi? Ir. Muttakun mengungkap, para peserta mengharapkan agar Pemdes transparan dalam mengelola Dana Desa.
"Mereka mengharapkan transparan itu bukan hanya memasang baliho yang berisi tulisan informasi tentang dana desa (postur anggaran), tapi juga harus rincian terhadap kegiatan kegiatan pembangunan infrastruktur. Itulah yang dinginkan oleh masyarakat," bebernya.
Ditambahkan Ir. Muttakun, dirinya selaku DPRD Dompu akan tetap mendorong desa desa di Kabupaten Dompu untuk menerapkan seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat.
"Tiga desa model itu, awalnya kami yang dorong untuk menerapkan hal itu. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh desa desa model itu dan semoga desa lainnya bisa mengikuti jejak mereka," tandasnya. (Rul)