Komentar |
| Sejumlah media di Dompu, saat melakukan audiensi dengan DPRD Dompu |
Dompu, Topikbidom.com - Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan online di Kabupaten Dompu, Selasa (20/12/2022) melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Dompu. Hal ini, dilakukan mereka mempertanyakan kejelasan pembagian dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk media tahun 2022.
Audensi ini, dipimpin Ketua DPRD Dompu Andi Bahtiar A.Md Par didampingi sejumlah anggota DPRD Dompu. Hadir juga, sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan online di Kabupaten Dompu.
Perwakilan (Juru Bicara) media, Yos Sudaryo SE (Pemimpin Media Trans Revolusi), mengatakan hari ini pihaknya hadir bersama rekan-rekan untuk mempertanyakan mengenai pembagian dana (anggaran) Pokir oleh DPRD untuk media. "Pembagian dana Pokir media oleh DPRD terkesan pilih buluh dan tidak profesional. Bahkan, ada juga media yang dapat dobel dengan nilai anggaran sangat fantastik," ungkapnya.
 |
Kata Yos, semua media di Kabupaten Dompu, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam dunia informasi. Khususnya, mengangkat pemberitaan tentang kegiatan Pemerintah dan DPRD Dompu. "Lalu pertanyaan, kenapa sebagian media diabaikan dan tidak diberikan Pokir media," herannya.
Yos mempertanyakan kepada DPRD, apa kriteria media agar bisa mendapatkan dana Pokir media. Bahkan, Ia juga pertanyakan apa kriteria media, sehingga mendapat dobel anggaran Pokir media. "Ini yang harus diperjelas oleh DPRD. Jangan sampai DPRD pilih kasih dalam memberikan anggaran Pokir untuk media," tegasnya.
Disela waktu, Perwakilan Media juga Irhamzah SH, juga mempertanyakan alasan DPRD, sehingga hanya beberapa media saja yang mendapat dana Pokir media. Padahal, media di Kabupaten Dompu, terbilang banyak dan perlu mendapat perhatian serius dari DPRD. "Anehnya juga, ko ada media yang dapat dobel anggaran Pokir media. Padahal masih ada media yang lainnya tidak dapat," heranya.
Ia, pun mengungkap hari ini ada 2 permasalahan yang muncul yakni kaitan dengan penggunaan anggaran daerah di dalam postur APBD untuk kegiatan kerjasama dengan media dan persoalan rasa keadilan dan prinsip keadilan yang dialami oleh teman teman media, terkait cara dan pola yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengakomodir media untuk mendapatkan anggaran kerjasama (Pokir).
"Intinya masalah ini perlu mendapatkan penjelasan dan penanganan serius oleh pemerintah termasuk DPRD. Keadilan terhadap media lainnya harus ditegakkan tanpa pada bulu," katanya.
Lanjut Irhamzah, sepengetahuannya anggaran Pokir media sangat besar. Lalu, kenapa sebagian media tidak terakomodir untuk mendapatkan anggaran tersebut. "Pemerintah, khususnya DPRD harus adil dan tidak boleh pilih bulu dalam mengakomodir media dalam hal anggaran Pokir," terangnya.
 |
Sementara itu, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar A.Md Par, menyampaikan apresiasinya atas masukan dan keluhan dari teman-teman media mengenai anggaran tersebut. "Terimakasih atas aspirasi yang disampaikan kepada kami hari ini," ucapnya.
Mengenai apa yang menjadi aspirasi dan harapan teman-teman media, pihaknya selaku DPRD akan segera berkoordinasi dengan Bappeda dan Litbang Dompu, mengenai data APBD tahun 2022 untuk kerjasama dengan media. "Masalah ini akan kami tindaklanjuti," jelasnya.
Setelah mendapatkan data itu lanjut Andi, pihaknya selalu DPRD akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kantor DPRD dengan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait anggaran kerjasama media dalam bentuk pemberitaan. "Ini yang akan kami lakukan," terangnya. RUL