 |
| Masyarakat Kecamatan Pajo, saat melakukan aksi unjuk rasa disertai blokade jalan |
DOMPU, TOPIKBIDOM — Di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas pemerintah, muncul suara keresahan dari masyarakat Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Bukan karena mereka menolak program tersebut. Justru sebaliknya.
Masyarakat Pajo sedang menunggu, berharap dan meminta agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar hadir dan terus dirasakan oleh masyarakat di wilayah mereka. Rasa kecewa dan ketidakpastian itu bahkan mendorong ratusan warga turun ke jalan dan melakukan aksi blokade sebagai bentuk protes terhadap persoalan kuota MBG tahun 2026, Jumat (02/10/2026).
Bagi masyarakat Pajo, persoalan ini bukan semata-mata tentang angka kuota atau keberadaan dapur penyedia makanan. Di balik tuntutan itu ada harapan orang tua, ada kebutuhan anak-anak, dan ada keinginan agar program pemerintah yang ditujukan untuk pemenuhan gizi masyarakat benar-benar dapat dirasakan secara merata.
Presiden Prabowo Subianto sendiri pada 2026 kembali menegaskan MBG merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah juga menyatakan MBG tetap menjadi program prioritas yang terus dijalankan. Karena itulah, keresahan masyarakat Pajo menjadi suara yang patut didengar.
Massa aksi mempertanyakan informasi mengenai kuota MBG tahun 2026 yang mereka khawatirkan tidak memberikan kepastian bagi Kecamatan Pajo. Masyarakat mengaku semakin bingung karena mereka mengetahui terdapat sekitar 51 dapur MBG di wilayah Kabupaten Dompu. Sementara di Kecamatan Pajo sendiri terdapat tiga dapur MBG yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut.
Pertanyaan warga pun sederhana, tetapi menyimpan kekecewaan yang dalam. Mengapa wilayah lain dapat memperoleh kuota MBG, sementara Kecamatan Pajo dengan tiga dapur justru masih harus memperjuangkan kepastian.
“Kenapa di wilayah kecamatan lain di Kabupaten Dompu bisa mendapatkan jatah MBG yang ada, tetapi kami di Pajo dengan tiga dapur justru terkesan dianaktirikan dan tidak diberikan jatah MBG,” ujar salah satu perwakilan warga, saat menyampaikan keluh kesah dan tuntutannya melalui pengeras suara.
Kata dianaktirikan menggambarkan betapa kuatnya perasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka tidak sedang meminta sesuatu yang mewah. Mereka hanya ingin memastikan anak-anak dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat tidak kehilangan hak atas program yang selama ini mereka harapkan.
Karena harapan belum mendapat kepastian, aksi blokade jalan menjadi pilihan warga untuk menyampaikan keresahan. Ratusan masyarakat turun ke jalan. Aktivitas pengguna jalan pun terdampak. Aparat kepolisian bersama jajaran terkait turun melakukan pengamanan agar aksi berlangsung aman dan kondusif.
Namun di balik jalan yang ditutup, ada satu persoalan yang jauh lebih besar, masyarakat sedang menunggu jawaban. Mereka menunggu kepastian dari pemerintah dan pihak terkait mengenai keberlanjutan kuota MBG di Kecamatan Pajo. Di tengah aksi tersebut, Tim Satgas MBG bersama pemerintah juga tengah menggelar rapat untuk membahas persoalan kuota yang menjadi tuntutan masyarakat.
Sebab bagi masyarakat Pajo, sebuah keputusan pemerintah bukan hanya akan menentukan keberlanjutan aktivitas tiga dapur MBG. Lebih dari itu, keputusan tersebut akan menjawab pertanyaan yang sejak awal mereka sampaikan, apakah anak-anak Pajo masih akan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.
Program MBG sejak awal diposisikan pemerintah sebagai upaya pemenuhan gizi sekaligus investasi bagi generasi masa depan. Presiden Prabowo bahkan menyebut MBG sebagai upaya memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Kami berharap apa yang di suara ini sampai ke meja Pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional dan sampai kepada Pemerintah Kabupaten Dompu. Dan, jika memungkinkan, sampai langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," harapnya.
Berangkat dari hal ini, masyarakat meminta agar kuota MBG untuk wilayah Kecamatan Pajo segera diberikan kepastian.“Kami minta pemerintah dapat segera memenuhi semua kuota MBG kami yang ada di wilayah kami. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka jalan ini tidak akan kami buka,” tegasnya.
 |
| Massa aksi, saat mendatangi kantor Pemda Dompu dan bertemu Sekda Dompu |
Bupati Dompu, melalui Sekretaris Daerah (Sekda), H. Khaerul Insan, saat didatangi massa aksi di kantor Pemda Dompu, mengaku baru saja selesai melaksanakan rapat. Ia, didampingi sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan program MBG, termasuk Korwil MBG NTB, pengawas MBG dari Kejaksaan, serta jajaran kepolisian. Pemerintah daerah memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia juga menyebut sebagian warga yang hadir dalam aksi tersebut merupakan masyarakat yang berkaitan langsung dengan operasional dapur MBG di Kecamatan Pajo.
“Jujur saja, ini yang kami harapkan selama ini. Saya tahu ibu-ibu yang datang ini adalah ibu-ibu yang bekerja pada dapur-dapur MBG yang ada di Kecamatan Pajo,” ungkapnya di hadapan massa.
Ia, juga menjelaskan pemerintah daerah melihat persoalan MBG bukan hanya dari sisi administrasi kuota, tetapi juga dari kondisi lapangan yang dihadapi para pengelola dan pekerja dapur. Bahkan masih terdapat sejumlah wilayah yang pelaksanaan MBG-nya belum berjalan maksimal. Pajo disebut sebagai salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan tersebut.
“Saat ini ada tiga kecamatan MBG yang belum berjalan maksimal, termasuk Kecamatan Pajo. Untuk itu, kami akan memastikan apa saja kendala di tingkat lapangan sehingga dapur MBG seperti ini,” terangnya.
Pemerintah, telah melakukan pengecekan terhadap sejumlah dapur MBG yang berada di Kabupaten Dompu. Dari sinilah pemerintah daerah menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut untuk mencari jalan keluar dan memperjuangkan 51 Dapur MBG.
“Insyaallah, kita akan segera perjuangkan 51 dapur MBG itu dapat berjalan dan dipenuhi kuotanya. Ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat apabila diperlukan. Bahkan saya selaku Satgas MBG, siap berangkat menghadap orang pusat untuk menyampaikan semua tuntutan ini," terangnya lagi.
Sementara itu, Ketua Korwil MBG NTB, Putri Riska, meminta masyarakat menuangkan seluruh tuntutan mereka secara tertulis. Surat tersebut nantinya akan menjadi bahan penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah pusat.
“Saya minta kalian buatkan surat apa yang menjadi tuntutannya untuk saya sampaikan kepada pihak provinsi dan pusat,” kata Putri Riska.
Massa menerima permintaan tersebut dan menyatakan akan menyusun surat tuntutan sebagaimana yang diminta. Langkah tersebut menjadi bagian penting karena aspirasi masyarakat Pajo tidak hanya berhenti pada aksi di tingkat kabupaten, tetapi diupayakan dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih jauh dalam kebijakan MBG.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dompu sendiri telah menjalankan program MBG sejak 2025 dan menyatakan program tersebut ditujukan untuk memberikan asupan makanan bergizi kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Kabupaten Dompu juga menyebut pelaksanaan MBG di Kecamatan Kilo, Kempo dan Pajo masih membutuhkan perhatian serta pengawalan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. RUL