Komentar |
| Ilustrasi |
DOMPU, TOPIKBIDOM - Pola belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun anggaran 2025 menjadi sorotan setelah ditemukan puluhan paket pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
Berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat sedikitnya 66 paket kegiatan dengan nilai bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Dari total paket tersebut, sebagian besar menggunakan metode pengadaan langsung, yang secara aturan memang diperbolehkan untuk nilai tertentu, namun rentan disalahgunakan jika dilakukan secara masif dan berulang.
Sejumlah paket dengan nilai signifikan diantaranya Perbaikan jalan lintas Desa Jambu sebesar Rp178.737.500, Pengadaan kapal pendukung ekowisata hiu paus Rp200.000.000, Bantuan budidaya ikan lele Rp95.000.000, Pengadaan kapal penangkap ikan <3 GT Rp121.000.00 dan Pengadaan alat pancing ramah lingkungan Rp100.000.000. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran tersebut.
Salah seorang aktivis asal Kabupaten Dompu, Sahlan SH, menilai, pola seperti ini perlu diaudit lebih lanjut oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun lembaga eksternal.
“Jika pengadaan langsung dilakukan terlalu dominan, apalagi dengan nilai mendekati batas maksimal, maka patut diduga ada praktik yang tidak sehat,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Selain itu, terdapat kegiatan yang dinilai tidak sepenuhnya relevan dengan tugas pokok dinas, seperti proyek perbaikan jalan, yang seharusnya menjadi kewenangan dinas teknis lain. Hal ini semakin memperkuat dorongan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran.
Publik pun mendesak agar Inspektorat dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit dan investigasi guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu belum memberikan keterangan resmi terkait pola pengadaan tersebut. RUL