Komentar |
| HMI MPO DOMPU, saat melakukan aksi di kantor Bupati Dompu |
DOMPU, TOPIKBIDOM - Gelombang kritik terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dompu menguat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Dompu Raya secara terbuka mendesak transparansi sektor tambang, perbaikan infrastruktur, hingga optimalisasi penyerapan hasil pertanian yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Melalui orasinnya di depan kantor Bupati Dompu, Rabu (1/4/2026) HMI MPO Cabang Dompu Raya menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai menghambat kemajuan daerah. Padahal, Dompu disebut memiliki potensi besar di sektor pertanian, sumber daya alam, dan tenaga kerja produktif yang seharusnya mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal.
 |
Namun, dalam satu tahun terakhir, berbagai persoalan justru mencuat ke permukaan. Mulai dari lemahnya pengawasan program pemerintah, distribusi hasil pertanian yang tidak merata, hingga kerusakan infrastruktur jalan ekonomi yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan praktik kecurangan oleh sejumlah gudang swasta yang merugikan petani. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya peran BULOG dalam menyerap hasil produksi masyarakat, sehingga petani kesulitan mendapatkan harga yang layak.
 |
Di sektor lain, pengelolaan tambang—khususnya yang melibatkan PT STM—juga menjadi perhatian serius. HMI menilai kurangnya transparansi terkait izin, produksi, dan kontribusi terhadap daerah berpotensi melanggar prinsip pengelolaan sumber daya alam yang adil dan akuntabel.
Organisasi mahasiswa ini juga menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dari DPRD menjadi faktor kunci yang memungkinkan berbagai persoalan tersebut terus terjadi. Padahal, sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat.
Maka itu, melalui aksi unjukrasa HMI MPO menyampaikan beberapa tuntutan Mendesak DPRD Dompu memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap seluruh program pemerintah daerah agar berjalan transparan dan akuntabel.
Mendorong pemerintah daerah dan DPRD segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap gudang-gudang swasta yang diduga merugikan petani.
Menuntut optimalisasi peran BULOG dalam menyerap hasil pertanian agar petani mendapatkan harga yang adil. Mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan ekonomi yang rusak untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.Meminta transparansi penuh terkait aktivitas tambang PT STM, termasuk izin, produksi, dan kontribusi terhadap daerah.
Aksi yang berlangsung secara damai ini disebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. HMI MPO Cabang Dompu Raya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kebijakan publik agar sejalan dengan amanat konstitusi dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Tekanan publik ini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dan DPRD Dompu, memilih respons cepat dan terbuka, atau menghadapi gelombang ketidakpercayaan yang kian membesar. RUL