Bupati Dompu bersama para pihak, saat melakukan peninjauan hutan gundul di Desa Kramabura
Dompu, topikbidom.com - Bupati Dompu Kader Jaelani dan Wakil Bupati (Wabup) Dompu H Syahrul Parsan ST MT, Rabu (18/8/2021) meninjau langsung kondisi hutan gundul di wilayah Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Hal ini dilakukan untuk mengecek kondisi kerusakan hutan khususnya di sekitar areal mata air.
 |
Selain Bupati dan Wabup Dompu. Hadir juga, Dandim 1614/Dompu Letkol Inf. Ali Cahyono, S.Kom, M.Tr (Han), Wakapolres Dompu Kompol Abdi Mauluddin, Ketua DPRD Kab. Dompu. Andi Bahtiar, A. Md. Par, Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap SH. MH, Asisten II lingkup Setda Kab. Dompu, Kadis PUPR Dompu Ir. Abdul Muis, Kasat Pol PP Dompu, BKPH Topaso, Polhut Dompu dan Kepala bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan DLHK Prop NTB Dadang S.Hut dan Kepala Desa Kramabura Aswan.
Bupati Dompu Kader Jaelani, mengatakan, prihatin dengan kondisi hutan yang sudah gundul. Mestinya, masyarakat sadar akan kondisi hutan yang sudah gundul akibat aktivitas perladangan liar. "Mestinya kita sadar terhadap kondisi hutan kita saat ini," ungkapnya.
Bupati berharap, masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas perladangan liar di lokasi hutan tutup Negara. Sebaliknya, harus memikirkan bagaimana rasa tanggung jawab bersama untuk mengembalikan kelestarian hutan saat ini. "Kalau masih ada yang melakukan perladangan liar di lokasi hutan. Maka akan tindak tegas oleh pihak pihak terkait," katanya.
Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan ST MT, juga mengimbau agar masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas perladangan liar di lokasi hutan tutupan Negara. Ia menyebut, kondisi hutan di wilayah Dompu rusak parah akibat aktivitas perladangan liar tersebut. "Akibat hutan rusak mata air berkurang dan mengakibatkan terjadinya kekeringan," ungkapnya.
Lanjut Wakil Bupati, apabila ada yang masih melakukan perladangan liar di lokasi hutan tutupan Negara, segera diinformasikan agar ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. "Mari kita sadar diri untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan perladangan liar yang banyak menimbulkan dampak bagi kehidupan," katanya.
Dilokasi yang sama juga, tokoh masyarakat, Syafrudin, mengapresiasi langkah serius pemerintah dan pihak lainnya untuk mengatasi masalah kerusakan hutan. Ia menyebut, kondisi hutan saat ini sudah gundul dan mengakibatkan kurangnya debit air di areal mata air. "Perlu langkah tegas terhadap masalah perladangan liar," katanya.
Diakui Syarifudin, selama ini masyarakat mengandalkan kebutuhan air minum itu bersumber dari areal mata air di hutan wilayah Desa Kramabura."Kalau hutan terus dibiarkan dirusak. Kami takut Dompu akan dilanda kekeringan air bersih," katanya lagi.
Sebelumnya, pada kegiatan peninjauan hutan gundul ini, selain Bupati dan Wakil Bupati Dompu, hadir juga Dandim 1614/Dompu Letkol Inf. Ali Cahyono, S.Kom, M.Tr (Han), Wakapolres Dompu Kompol Abdi Mauluddin, Ketua DPRD Kab. Dompu. Andi Bahtiar, A. Md. Par, Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap SH. MH, Asisten II lingkup Setda Kab. Dompu, Kadis PUPR Dompu Ir. Abdul Muis, Kasat Pol PP Dompu, BKPH Topaso, Polhut Dompu dan Kepala bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan DLHK Prop NTB Dadang S.Hut dan Kepala Desa Kramabura Aswan. RUL