Komentar
 |
| Ilustrasi (ist/Topikbidom.com) |
DOMPU, Topikbidom.com - Baru baru ini video viral Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan yang diduga terlibat politik praktis hangat diperbincangkan di media sosial Facebook. Dalam video ini, Ir. Ruslan menghadiri dan menyampaikan sambutannya pada kegiatan pembinaan terhadap jajaran guru dan lainnya di wilayahnya UPTD Kecamatan Woja, Senin (30/11/2020) kemarin.
Pada video ini, terlihat Ir. Ruslan sempat membahas mengenai Pilkada dan mengingatkan kepada semua orang yang hadir pada acara tersebut untuk mencoblos satu kali. "Saya tidak mengatakan nomor satu. Coblos satu kali saja supaya tidak rusak suaranya. Gunakan hak suara kita dan tentukan hak pilihnya dengan mencoblos satu kali," ujar Ir. Ruslan, dikutip dari penyampaiannya dalam video tersebut.
Video ini pun, mendapat beragam komentar negatif dan positif dari para netizen. Bagaimana tanggapan Kepala BKD dan PSDM Dompu, Ir Ruslan ?
Saat ditemui sejumlah wartawan, Ir. Ruslan yang saat itu keluar dari ruangan rapat Bupati (kantor Pemda) Dompu, Selasa (1/12/2020) enggan memberikan tanggapan dan terkesan tidak mau menjawab pertanyaan dari para wartawan mengenai video tersebut. Bahkan yang bersangkutan (Ir. Ruslan,red) langsung meninggalkan para wartawan dilokasi setempat.
Bagaimana tanggapan Bawaslu Kabupaten Dompu ?
Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Drs. Irwan, pada wartawan mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan kaitan dengan persoalan tersebut. "Kalau masalah mengenai itu, kami belum menerima laporan alias belum ada yang melaporkan," ungkap Drs. Irwan, saat dihubungi melalui jejaring WhatsAppnya, Selasa (1/12/2020).
Kata Drs. Irwan, kaitan masalah pelanggaran Netralitas sebagai ASN pada Pilkada Tahun 2020, tetap ditindaklanjuti oleh pihaknya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Ia juga memastikan, Bawaslu tetap profesional dalam memproses kasus pelanggaran Netralitas "Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran, tetap kami proses tanpa pandang bulu," tegasnya.
Drs. Irwan menyebut, penanganan masalah pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu, itu ada mekanisme dan tahapannya. "Kami belum bisa menyatakan bahwa orang atau siapapun bersalah, sebelum dilakukan berbagai tahapan proses," terangnya. (Rul)