Komentar
DOMPU, TOPIKBIDOM -Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu terus mematangkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Salah satu tahapan penting yang saat ini dilaksanakan yakni pertemuan finalisasi konsolidasi LKPD bersama Tim BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB, Mataram.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan laporan keuangan daerah sebelum memasuki tahapan pemeriksaan lebih lanjut. Tim BPKAD Kabupaten Dompu bersama auditor BPK Perwakilan NTB melakukan pembahasan secara detail terhadap berbagai aspek laporan, mulai dari sinkronisasi data, penyesuaian administrasi, hingga validasi penyajian laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Suasana koordinasi berlangsung dinamis dengan pembahasan yang fokus dan terarah. Setiap item laporan ditelaah secara cermat agar penyajian data keuangan daerah benar-benar akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.
BPKAD Kabupaten Dompu menilai proses konsolidasi LKPD bukan hanya sebatas penyusunan dokumen tahunan, namun juga bagian penting dalam menjaga kualitas administrasi dan pengelolaan anggaran daerah. Ketelitian dalam penyusunan laporan menjadi hal utama agar seluruh penggunaan anggaran daerah dapat tersaji secara jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Dompu dan BPK Perwakilan NTB diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mendukung kelancaran proses pemeriksaan nantinya. Dengan kerja sama yang terbangun secara baik, seluruh tahapan penyusunan LKPD dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
Melalui proses finalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Dompu terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan modern. Semangat untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun menjadi motivasi seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan. (*)