Komentar
 |
| Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya |
JAKARTA, TOPIKBIDOM - Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kini menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung produktivitas dan keberlanjutan industri di Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja profesional dan tersertifikasi, penguatan kompetensi K3 menjadi langkah strategis dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan efisien.
Komitmen tersebut terus diperkuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui pelaksanaan Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum. Program ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keselamatan kerja.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menegaskan bahwa evaluasi pembinaan bukan hanya sekadar tahapan administratif, melainkan proses untuk memastikan setiap calon Ahli K3 memiliki pemahaman menyeluruh mengenai norma dan prinsip keselamatan kerja.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan calon Ahli K3 mampu menjalankan perannya secara profesional dalam membangun budaya kerja yang aman dan produktif di lingkungan industri,” ujar Ismail di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
 |
Kegiatan Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum Batch 2 dilaksanakan pada 12–13 Mei 2026 dengan melibatkan sekitar 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dilakukan serentak di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar.
Salah satu peserta, Syibro Ihmi, mengungkapkan bahwa kompetensi K3 menjadi kebutuhan penting bagi tenaga kerja yang ingin bersaing di dunia industri modern.
“Untuk memasuki dunia industri diperlukan kompetensi di bidang K3. Karena itu saya mengikuti kegiatan ini agar lebih memahami dan menguasai penerapan K3 di tempat kerja,” ujarnya.
Menurut Syibro, tantangan penerapan K3 di lapangan masih cukup besar, terutama dalam membangun kesadaran pekerja terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
“Masih ada pekerja yang menganggap penggunaan APD merepotkan, padahal keselamatan kerja adalah prioritas utama. Di beberapa tempat kerja juga masih ditemukan perlengkapan keselamatan yang belum optimal,” katanya.
Ia menilai, seorang Ahli K3 tidak hanya dituntut memahami regulasi dan aspek teknis, tetapi juga memiliki kemampuan edukasi untuk membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.
Hal senada disampaikan peserta lainnya, Aidil Cahyadi. Menurutnya, mengikuti proses pembinaan dan evaluasi menjadi tantangan tersendiri karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan pembelajaran materi K3 yang cukup luas.
“Namun tantangan tersebut justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang,” ujarnya.
Aidil menambahkan, kegiatan sertifikasi ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai implementasi keselamatan kerja di lingkungan industri, baik dari sisi teori maupun praktik lapangan.
“Kegiatan ini sangat penting karena membantu kami memahami penerapan K3 secara lebih nyata di tempat kerja. Tidak hanya teori, tetapi juga bagaimana praktik keselamatan diterapkan secara langsung,” tutupnya. RUL