Ini Daftar Penerima Alokasi Hibah 2025, Termasuk Soal Temuan BPK Penyaluran 2024

Ilustrasi. (Sumber: radartasik)

DOMPU, TOPIKBIDOM -  Sejatinya dana Hibah adalah uang rakyat yang dititipkan untuk kemaslahatan masyarakat Dompu. Ketidakjujuran dalam mengelola dana ini bukan hanya sanksi administratif, tapi berisiko pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data yang dihimpun TOPIKBIDOM, terungkap daftar nama penerima alokasi HIBAH berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi HIBAH tahun anggaran 2025, antara lain Pemkab Dompu, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) lewat program Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik, memberikan bantuan kepada Lembaga Dompu (tidak tercantum nama lembaga) sebesar Rp.80.000.000, MP IT SAKINAH WAWONDURU WOJA DOMPU Rp.15.000.000, Pengelolaan Dana BOP PAUD (Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD) Rp.6.353.400.000.

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PP-PAUD) BADA Rp.100.000.000, Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD - PAUD ALISYAH MANDIRI DOMPU Rp.100.000.000, PAUD SAMA NGAWA DOMPU Rp.30.000.000,PAUD MANTIKA MACI DOMPU Rp.20.000.000, Bantuan Hibah Uang PAUD Ar-Rahman Dusun Tompo Desa Soritatanga DESA SORITATANGA KEC.PEKAT Rp.30.000.000,TK PGRI DESA SORO DESA SORO KECAMATAN KEMPO RP.30.000.000.

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - LKP IMAMAH EYL KARIJAWA DOMPU DOMPU Rp.20.000.000, Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Rp.5.814.000.000, Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan endidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - PGRI KABUPATEN DOMPU (MUKMIN, S.PD.I, M.PD) SIMPASAI WOJA DOMPU Rp.50.000.000, IKATAN GURU INDONESIA (IGI) KABUPATEN DOMPU BALI 1 DOMPU Rp.15.000.000, Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasikepemudaan tingkat kabupaten/kota - Lembaga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara DOMPU Rp.10.000.000, Lembaga Insan Cita Institut DOMPU Rp.10.000.000, LEMBAGA ADVOKASI PEMBANGUNAN DAN INFORMATIKA (LAPI) BADA DOMPU Rp.50.000.000, PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE KANDAI DUA WOJA DOMPU Rp.15.000.000, Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP2-SAMADA) Kandai Satu Rp.25.000.000.

BACA JUGA: Pengadaan Seragam Kontingen KONI Dompu Rp1,5 Miliar, IRFAN SH MH, Minta KPK Bergerak

BACA JUGA: Pengadaan Seragam Kontingen Porprov KONI Dompu 1,5 Miliar Akan Dilapor Ke Kejati NTB

BACA JUGA: Korupsi dan Nafsu Penjara Bagi Aparat Penegak Hukum

Serikat Rakyat Independen Dompu Rp.30.000.000, UMA DEMOKRASI KAB.DOMPU KAB.DOMPU Rp.20.000.000, Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota - DOMPU GOWES COMMUNITY (DGC) KABUPATEN DOMPU BALI 1 DOMPU Rp.50.000.000, SSB FATAHILLAH BADA DOMPU Rp.15.000.000, KONI Dompu  Rp.2.595.000.000, Tambora Diving Club Desa Mangge Na'e Kec. Dompu Mangge Na'e Kec. Dompu Rp.20.000.000, Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional - KORMI KABUPATEN DOMPU DOMPU Rp.150.000.000, Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah - Organisasi Kepramukaan Rp.65.000.000, PRAMUKA KABUPATEN DOMPU (NANANG KURNIAWAN, S.Pt) Rp.50.000.000.

Dinas Kesehatan, melalui program Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - PMI KABUPATEN DOMPU DOMPU Rp.100.000.000, YAYASAN JANTUNG INDONESIA CABANG DOMPU Rp.25.000.000, Dinas Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota - LKSA LPEPM Desa Baka Jaya Rp.30.000.000, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan  Kab/Kota - Organisasi WPMI (Nurhasanah, S.Pd) Lingkungan Bada Rp.40.000.000, Bhayangkari (Ny. Like Iman Oktaviany) Kel. Bada Rp.75.000.000, DHARMA WANITA (Anike Yeyen Kusumawati, SSi,TM,Kes) Dompu Rp.350.000.000, GOW (Ny. Titik Nurhaidah) Kel. Bali Rp.450.000.000.

IISWARA (Ny. Yunita Chairuni) Kel. Bada Rp.300.000.000, IKATAN ADYAKSA DHARMA KARINI (Ny. Yayuk Burhanuddin) Kel. Bada Rp.50.000.000, PERSIT KARTIKA CANDRA (Ninin Oktavia) DOMPU Rp.50.000.000, Organisasi IWAPI (Hj. Lilis Suryani) Kelurahan Bada Rp.50.000.000, IPEMI ( WAHIDAH ) DOMPU Rp.50.000.000, LPA (Muhamad Zailany,SE) DOMPU Rp.20.000.000, PKBM-SIAGA (Sarinah, Ama.Pd) Lingkungan Kota Baru Rp.30.000.000, Organisasi PERWIRA (Sunarti, S.Pd) Jl. Lintas Calabai Rp.30.000.000, PEKKA ( KARTINI ) SIMPASAI Rp.50.000.000.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - LBH GURUTANI DOMPU Rp.70.000.000, Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - BSI MOUNT TRASH DESA BARA Rp. 100.000.000.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - KETUA TP PKK KABUPATEN Dompu Rp.1.000.000.000, Dinas Komunikasi dan Informatika Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat -  RAPI (Iwan Kurniawan, SE) BADA Rp.20.000.000, PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) DOMPU KAB.DOMPU Rp.50.000.000, Dinas Koperasi dan UKM Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota - Dekopinda Dompu Rp.20.000.000.

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Kelompok Usaha Sembako ADIRA JAYA Kelurahan Kandai II Rp.10.000.000, Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi - Abdul Rajak Kandai II Rp.30.000.000, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - MAJELIS ADAT DOMPU DOMPU Rp.10.000.000, LEMBAGA BUDAYA DOMPU DOMPU Rp.25.000.000, Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil - LEMBAGA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (LPKM) DOMPU Rp.50.000.000. 

Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil - LEMBAGA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (LPKM) DOMPU Rp.50.000.000, Dinas Pertanian dan Perkebunan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - WANA LESTARI Desa Nowa Rp.20.000.000, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - LEMBAGA PENGUATAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT SIPIL DAERAH(SUNANDAR) Dompu Rp.10.000.000, Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - DEKRANASDA Kabupaten Dompu Dompu Rp.325.000.000, Bagian Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - LEMBAGA INDEPENDEN ANTI KORUPSI DOMPU DESA KAREKE KEC. DOMPU Rp.10.000.000, LSM LERA DOMPU KELURAHAN KARIJAWA KEC.DOMPU Rp.20.000.000, MUSLIMAT NU DOMPU KELURAHAN KANDAI DUA KEC.WOJA Rp.10.000.000, LSM BANGUN NEGERI DOMPU DESA WAWONDURU KEC.WOJA Rp.10.000.000.

SENKOM MITRA POLRI DOMPU DESA NOWA KEC. WOJA Rp.10.000.000, LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DESA NOWA KEC. WOJA Rp.10.000.000, GENERASI ANTI NARKOBA (GAN) DOMPU KELURAHAN BADA KECAMATAN DOMPU Rp.15.000.000, GERAKAN ASOSIASI MILENIAL PEMBERDAYAAN RAKYAT (GAMPAR) LINGKUNGAN JADO KELURAHAN DOROTANGGAKEC. DOMPU Rp.25.000.000, LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI DAERAH (LMPD) DOMPU KELURAHAN BALI KEC.DOMPU Rp.10.000.000, ORGANISASI PEMUDA PASAKA RANGGO DOMPU DESA RANGGO KEC.PAJO Rp. 40.000.000, TPQ ANNISA DESA NOWA KEC. WOJA DESA NOWA KEC. WOJA Rp.5.000.000, TPQ JABAL RAHMAN KEL.KANDAI SATU DOMPU KEL.KANDAI SATU DOMPU Rp.5.000.000.

TPQ ANSHORI AL BARA DESA MATUA DESA MATUA KEC. WOJA Rp.10.000.000, HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KABUPATEN DOMPU KAB.DOMPU Rp.50.000.000, IKATAN OLAHRAGA KREASI INDONESIA (IOSKI) DOMPU KAB.DOMPU Rp.20.000.000, DPD SALIMAH DOMPU Rp.10.000.000, PONPES AL MASUDIYAH KELURAHAN KARIJAWA (KETUA QOMARUDIN) KELURAHAN KARIJAWA Rp.100.000.000, MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KAB. DOMPU Rp.100.000.000,00, TPQ DESA MATUA DESA MATUA Rp.25.000.000, LEMBAGA KONSORSIUM ADVOKAT DOMPU KAB.DOMPU Rp.20.000.000, DPD AISYIYAH KAB.DOMPU KAB.DOMPU Rp.20.000.000.

IKATAN MAHASISWA MUHAMADIYAH (IMM) DOMPU KAB.DOMPU 10.000.000, PEMUDA MUHAMADIYAH KAB. DOMPU Rp.10.000.000, BAZNAS KABUPATEN DOMPU KELURAHAN KARIJAWAKABUPATEN DOMPU Rp.500.000.000, NAHDATUL ULAMA (NU) KABUPATEN DOMPU KELURAHAN BADA KABUPATEN DOMPU Rp.100.000.000, PD. MUHAMADIYAH KAB.DOMPU Rp.40.000.000, DPD AL HIDAYAH KAB.DOMPU Rp.15.000.000, KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DOMPU KAB.DOMPU Rp.150.000.000,LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) KABUPATEN DOMPU Rp.250.000.000, FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DOMPU Rp.50.000.000, BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI)KABUPATEN DOMPU Rp.40.000.000.

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)KABUPATEN DOMPU Rp.300.000.000, IKATAN PERSAUDARAAN QORI DAN QORI'AH (IPQAH) KABUPATEN DOMPU Rp.15.000.000, PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) KABUPATEN DOMPU Rp.150.000.000, KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN DOMPU Rp.50.000.000, PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KABUPATEN DOMPU KELURAHAN KARIJAWAKABUPATEN DOMPU Rp.20.000.000, LEGIUN VETERAN KABUPATEN DOMPU KAB.DOMPU Rp.20.000.000, BKMT KAB.DOMPU Rp.20.000.000, NU MUSLIMAT KAB.DOMPU Rp.15.000.000,IPHI KABUPATEN DOMPU KETUA H. GAZIAMANSYURI KELURAHAN BADA Rp.30.000.000, BKM BAITURAHMAN DOMPU KAB.DOMPU  Rp.300.000.000,PERSTAUAN PURNAWIRAWAN POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PP POLRI) DOMPU KAB.DOMPU Rp.15.000.000,00.

LESHAM DOMPU KAB.DOMPU Rp.40.000.000, FAKULTAS VOKASI UNHAS MAKASSAR Rp.1.709.337.000, YAYASAN AS SALAM DOMPU DESA KATUA KEC. DOMPU Rp.20.000.000, PERSATUAN ULAMA MUDA KEMPO (PUMK) DESA KEMPO KECAMATANKEMPO Rp.35.000.000, BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DOMPU KAB.DOMPU Rp.350.000.000, PONPES UTSMAN BIN AFFAN DESA O'O DESA O'O Rp.50.000.000, KELOMPOK ASRAFAL ANAM FASTABIQUL KHAIRAT PEKAT KECAMATAN PEKAT Rp.30.000.000, TPQ AN NAJM DESA LEPADI KEC. PAJO DESA LEPADI KEC. PAJO Rp.15.000.000, TPQ AL ISLAMI KELURAHAN SIMPASAI KEC. WOJA KELURAHAN SIMPASAI KEC.WOJA Rp.10.000.000,TPQ KARISMA NUR ATHIFA DESA SORO KEC. KEMPO DESA SORO KEC. KEMPO Rp.20.000.000.TPQ BAITUL MAKMUR KELURAHAN SIMPASAI KEC. WOJA KELURAHAN SIMPASAI KEC.WOJA Rp.15.000.000, LAKPESDAM DOMPU KELURAHAN DOROTANGGA Rp.15.000.000, DPD KPK INDEPENDEN DOMPU KELURAHAN KARIJAWA KEC.DOMPU Rp.20.000.000.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Partai Gerindra Dompu Rp.119.355.000, Partai Golkar Dompu Rp.67.330.000, Partai Nasdem Dompu Rp.155.685.000,Partai Keadilan Sejahtera Dompu Rp.76.515.000, Partai Hanura Dompu Rp.45.680.000, Partai Kebangkitan Bangsa Dompu Rp.73.495.000, Partai Demokrat Dompu Rp.73.605.000,Partai Persatuan Pembangunan Dompu Rp.47.600.000, Partai Amanat Nasional Dompu Rp.61.620.000 dan Partai Bulan Bintang Dompu Rp.50.005.000. 

Di Balik Opini WTP: BPK RI Soroti Karut-Marut Hibah Dompu 2025, Anggaran Rp1,69 Miliar Jadi Temuan?

Meskipun Pemerintah Kabupaten Dompu kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), "rapor hijau" tersebut menyisakan catatan merah yang cukup serius. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD tahun 2024 yang dirilis pada tahun 2025 mengungkap adanya celah besar dalam tata kelola dana hibah daerah.

Temuan Administrasi hingga Dugaan Fiktif?

Salah satu poin paling krusial dalam laporan BPK adalah adanya realisasi belanja hibah senilai kurang lebih Rp3 miliar yang dicairkan tanpa melalui proses evaluasi usulan (proposal) yang memadai. Prosedur yang seharusnya menjadi filter utama di SKPD teknis dilaporkan seringkali terlewati, memicu risiko penyaluran dana kepada lembaga yang tidak memiliki legalitas hukum yang jelas.

Tak hanya itu, Bagian Kesra Setda Dompu turut menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data audit, terdapat dugaan pelanggaran penggunaan anggaran belanja hibah mencapai Rp1,69 miliar. Temuan ini mencakup ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan realisasi di lapangan serta dugaan pemberian bantuan kepada organisasi yang sama secara berturut-turut, yang secara aturan dilarang kecuali untuk lembaga tertentu.

KONI dan PKK Dalam Pusaran Penyelidikan?

Nama besar seperti KONI Dompu dan TP-PKK Kabupaten Dompu juga masuk dalam catatan audit. BPK menemukan adanya praktik pencairan hibah tahap berikutnya meskipun LPJ tahap sebelumnya belum tuntas diverifikasi. Hingga Agustus 2025, aparat penegak hukum dilaporkan tengah mendalami dugaan penyimpangan ini guna memastikan apakah ada kerugian negara atau sekadar kelalaian administrasi.

Dampak Refocusing Anggaran? 

Persoalan ini semakin pelik di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang melakukan refocusing anggaran sebesar Rp37 miliar pada APBD 2025. Penurunan alokasi hibah untuk organisasi olahraga seperti KONI, yang hanya dijatah berkisar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar dari usulan Rp8 miliar, memicu gelombang kekecewaan di tingkat akar rumput.

"Pemerintah Daerah harus tegas. Jika LPJ tidak beres hingga Januari 2025, maka tidak ada alasan untuk mencairkan lagi di tahun berikutnya. Kami tidak ingin opini WTP hanya sekadar simbol, sementara di bawahnya banyak temuan yang berulang," ujar salah satu sumber di lingkungan Pemkab Dompu.

Bukti tertulis mengenai temuan BPK RI atas dana hibah di Kabupaten Dompu tertuang secara resmi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2024 dengan nomor 151.A/LHP/XIX.MTR/05/2025 tanggal 21 Mei 2025.

Rekomendasi Tegas BPK?

Menanggapi temuan ini, BPK RI telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Dompu untuk segera, Menagih sisa kelebihan bayar atau penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mewajibkan SKPD menggunakan sistem digital untuk memantau aliran dana hibah. Memberikan sanksi administratif kepada pejabat verifikator yang lalai dalam melakukan evaluasi lapangan. Kini, publik menunggu langkah nyata dari Inspektorat Kabupaten Dompu untuk menindaklanjuti temuan tersebut dalam masa sanggah 60 hari. Transparansi hibah menjadi taruhan besar bagi kredibilitas kepemimpinan di Bumi Nggahi Rawi Pahu pada penghujung tahun anggaran 2025. Lantas, seperti apa hasil pemeriksaan alokasi HIBAH tahun 2025, kabarnya BPK tengah melakukan pemeriksaan dan hasilnya akan dirilis tahun 2026. RUL