![]() |
TOPIKBIDOM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hingga Selasa (17/11/2026), perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. KPK mengungkapkan telah meminta keterangan sejumlah pihak dari berbagai unsur, termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses pendalaman masih berlangsung dengan fokus pada pengumpulan keterangan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di balik aktivitas pertambangan tersebut."Untuk itu (kasus tambang), masih penyelidikan," kata Budi melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa (17/11/2026).
Budi juga membenarkan sejumlah pihak yang dimintai keterangan berasal dari kalangan tokoh masyarakat dan pejabat Pemkab Lombok Barat. Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci identitas maupun jumlah pihak yang telah diperiksa."Kami masih fokus permintaan keterangan," ujarnya.
Dalam rangkaian penyelidikan tersebut, KPK sebelumnya telah meminta keterangan sejumlah pihak di Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, Kota Mataram. Di antaranya mantan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun, yang menjalani pemeriksaan pada awal Agustus 2026.
Sehari sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Rusditah. Pemanggilan sejumlah mantan pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengumpulkan informasi dan menelusuri berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Sekotong.
Perhatian KPK terhadap aktivitas pertambangan di Sekotong bermula dari kegiatan peninjauan lapangan bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra) pada awal Oktober 2024.
Dalam kegiatan tersebut, KPK bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap sejumlah titik pertambangan yang diduga beroperasi tanpa izin. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Dusun Lendek Bare, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan pendataan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal di kawasan Sekotong dengan luas keseluruhan mencapai 98,19 hektare.
Lokasi pertambangan tersebut tersebar di Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas. Besarnya aktivitas pertambangan tersebut juga tercermin dari estimasi nilai ekonominya. Berdasarkan pendataan yang disampaikan dalam kegiatan penertiban pada Oktober 2024, aktivitas tambang ilegal itu diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun.
Angka tersebut dihitung berdasarkan keberadaan tiga tempat penyimpanan hasil tambang atau stockpile pada salah satu titik pertambangan emas di Sekotong. Besarnya nilai ekonomi tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu didalami, terutama terkait legalitas kegiatan pertambangan, pengawasan pemerintah, serta kemungkinan adanya penyimpangan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
KPK juga perlu memisahkan penanganan dugaan korupsi aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong dengan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini.
Kedua perkara tersebut merupakan penanganan yang berbeda. Bahkan, pada 17 November 2026, KPK mengonfirmasi bahwa perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat Lalu Ahmad Zaini bersama Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Sudirman, telah beralih dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan.
Sementara itu, perkara yang berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong masih berada pada tahap penyelidikan. Hingga perkembangan terakhir yang disampaikan KPK pada 17 November 2026, belum ada pengumuman penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tambang tersebut.
Publik kini menantikan sejauh mana KPK mampu mengungkap dugaan penyimpangan di balik aktivitas pertambangan yang memiliki nilai ekonomi sangat besar tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan tata kelola pertambangan. RUL





