BPKAD Dompu Tempuh Jalur Hukum, 25 Bidang Tanah Milik Daerah Jadi Prioritas Penyelamatan



DOMPU, TOPIKBIDOM – Pemerintah Kabupaten Dompu mulai memperkuat langkah pengamanan aset daerah yang selama ini menghadapi persoalan penguasaan di lapangan. Sebanyak 25 Surat Kuasa Khusus (SKK) diterbitkan untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Negeri Dompu melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam menangani persoalan aset tanah milik pemerintah daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu untuk memastikan aset yang telah memiliki bukti kepemilikan sah tidak kehilangan penguasaan akibat ditempati atau dikuasai pihak lain.

Persoalan ini menjadi perhatian karena sejumlah bidang tanah milik pemerintah daerah, meskipun telah bersertifikat, ternyata masih menghadapi persoalan penguasaan oleh masyarakat.

Melalui pemberian kuasa hukum tersebut, Kejari Dompu akan menjalankan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan aset, baik melalui pendekatan nonlitigasi maupun langkah hukum di lembaga peradilan apabila diperlukan.

Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, S.P., M.M., menjadi pihak yang menandatangani surat kuasa tersebut. Sementara dari pihak kejaksaan, kewenangan itu diberikan kepada Kejari Dompu melalui Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Lusiana Bida, S.H., M.H.

Objek penyelamatan aset tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Hu'u, Manggelewa, dan Kempo. Untuk wilayah Hu'u, bidang tanah yang menjadi perhatian berada di Desa Rasabou dan Desa Hu'u. Sementara di Kecamatan Manggelewa terdapat di Desa Nusa Jaya, sedangkan di Kecamatan Kempo berada di Desa Soro Barat.

Salah satu aset yang secara spesifik menjadi objek pemberian kuasa tercantum dalam SKK Nomor 900.1/1191/BPKAD/2026. Tanah yang berlokasi di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, tersebut memiliki luas 20.854 meter persegi atau sekitar dua hektare dan tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara memperoleh kewenangan untuk melakukan pemanggilan, meminta klarifikasi, serta mengupayakan negosiasi dengan pihak-pihak yang menguasai tanah milik pemerintah daerah.

Kewenangan tersebut juga meliputi penyampaian somasi dan penandatanganan dokumen hukum. Apabila penyelesaian melalui pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, langkah hukum dapat ditempuh melalui gugatan perdata maupun permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kewenangannya.

Di sisi lain, BPKAD Dompu turut membangun koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu. Sinergi ini diperlukan untuk mendukung kepastian administrasi pertanahan sekaligus memastikan legalitas aset yang menjadi objek penyelamatan.

Ia, pun menegaskan penerbitan 25 SKK merupakan langkah untuk memperkuat perlindungan terhadap kekayaan milik pemerintah daerah.

"Kerja sama ini sebagai upaya memastikan aset-aset daerah yang telah memiliki legalitas kepemilikan dapat kembali diamankan dan berada dalam penguasaan pemerintah daerah sesuai ketentuan," tandasnya. ADV


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak