 |
| Ilustrasi |
DOMPU, TOPIKBIDOM – Kebijakan pembagian persentase klaim pelayanan persalinan di Puskesmas (PKM) Dompu Barat menjadi sorotan. Pasalnya, pembagian klaim antara bidan desa dan bidan Kamar Bersalin (KBR) dinilai tidak proporsional, bahkan diduga mengabaikan beban kerja tenaga kesehatan yang selama ini berada di garis depan pelayanan persalinan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun TOPIKBIDOM dari sumber yang mengetahui persoalan tersebut, pembagian persentase klaim di PKM Dompu Barat disebutkan sebesar 65 persen untuk bidan desa dan 35 persen untuk bidan KBR.
Dokumen perhitungan yang diperoleh media inii dari total klaim Rp 800.000 per kasus persalinan, rinciannya Operasional 35% x Rp 800.000 = Rp 280.000, dibagi lagi untuk Kapus 25%, Bendahara 15%, TU 10%, CS 5%, dan Operasional Lainnya 45%. Jasa Pelayanan 65% x Rp 800.000 = Rp 520.000, dibagi untuk Penyeimbang 10% = Rp 52.000 dan JASPEL 90% = Rp 468.000. Dari JASPEL Rp 468.000 itu, Bidan mendapat porsi terbesar, yakni 89% = Rp 416.520 per kasus.
Di sinilah masalahnya bermula. Jaspel Bidan Rp 416.520 itu kembali dipecah dua yaitu Bidan Desa 65% x Rp 416.520 = Rp 270.738 dan Bidan KBR 35% x Rp 416.520 = Rp 145.782.
Yang menolong persalinan di lapangan, yang begadang, yang berhadapan langsung dengan nyawa ibu dan bayi, dan yang menyelesaikan laporan kasus persalinan hingga tuntas, semuanya adalah Bidan KBR."Bidan Desa hanya namanya saja. Yang kerja Bidan KBR. Tapi kenapa hanya dapat 35 persen. Ini tidak adil," ujar sumber dengan nada kecewa.
Jika dihitung dari total 114 kasus persalinan yang diklaim, total Jaspel untuk Bidan KBR hanya Rp 16.619.148. Dibagi untuk 22 orang Bidan KBR, masing-masing hanya menerima Rp 755.000. "Artinya satu kasus hanya dapat Rp.6.500," jelasnya.
Rp 6.500 untuk satu nyawa yang ditolong. Rp 6.500 untuk satu malam begadang. Rp 6.500 untuk satu laporan yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara Bidan Desa, tidak turun langsung menolong, justru mengantongi total Rp 30.864.132 dari 1 Hanya di Dompu Barat.
Yang membuat para Bidan KBR semakin kecewa, skema timpang ini disebut hanya terjadi di Puskesmas Dompu Barat."Di Puskesmas lain di Kabupaten Dompu, persentasenya lebih tinggi Bidan KBR. Karena memang KBR yang bekerja. Lalu kenapa dengan PKM Dompu Barat lebih rendah. Ada apa ini," herannya.
Berangkat dari hal ini, sumber meminta agar Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu turun tangan, mengaudit pembagian jasa pelayanan di PKM Dompu Barat, dan menyamakan skema dengan puskesmas lain yang lebih menghargai kerja nyata di lapangan."Mereka tidak meminta lebih. Mereka hanya meminta adil. Siapa yang bekerja, dia yang dihargai. Jangan sampai yang bekerja mati-matian, yang lain yang menikmati," tegasnya.
Ditempat terpisah, masalah ini pu mendapat perhatian serius dari kalangan Pemuda di Kabupaten Dompu, Irfan. Pada media ini, ia mengatakan persentase tersebut dipertanyakan karena, menurut keterangan sumber, proses pertolongan persalinan hingga penyelesaian laporan kasus persalinan justru seluruhnya dikerjakan oleh bidan KBR.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, jika tenaga yang melakukan pertolongan persalinan sekaligus menyelesaikan administrasi dan laporan kasus adalah bidan KBR, atas dasar apa pembagian klaim justru lebih besar diberikan kepada bidan desa.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut besaran persentase atau pembagian uang klaim. Lebih jauh, hal tersebut berkaitan dengan transparansi kebijakan, proporsionalitas pembagian, serta penghargaan terhadap beban kerja dan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan.
Kabarnya, pembagian klaim di PKM Dompu Barat disebut berbeda dengan sejumlah Puskesmas lain di Kabupaten Dompu. Di Puskesmas lain, persentase klaim yang diterima bidan KBR disebut lebih tinggi. Sementara di PKM Dompu Barat, bidan KBR justru hanya memperoleh 35 persen.
"Apakah terdapat regulasi khusus yang mengatur pembagian klaim di PKM Dompu Barat. Apakah pembagian tersebut telah melalui kesepakatan bersama. Ataukah ada mekanisme perhitungan tertentu yang selama ini belum diketahui oleh seluruh tenaga kesehatan terkait," ujarnya.
Jangan sampai tenaga kesehatan yang memikul tanggung jawab langsung dalam pelayanan persalinan justru merasa tidak mendapatkan pembagian yang sebanding dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya."Manajemen PKM Dompu Barat perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan persentase klaim 65 persen untuk bidan desa dan 35 persen untuk bidan KBR," tegasnya sembari mengakhiri tanggapannya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Dompu Barat masih dilakukan. Sebab, saat didatangi di PKM Dompu Barat, sedang tidak berada di kantornya. Media ini membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait. RUL