Komentar
 |
| Dialog Pemuda di Sekretariat KNPI Dompu (dok: Topikbidom.com) |
Dompu, Topikbidom.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dompu, Kamis (3/6/2021) menggelar dialog pemuda di kantor Sekretariat KNPI Dompu. Dialog ini membahas tentang wacana pembentukan staf khusus Bupati agenda perubahan ditengah wabah Corona (Covid-19).
 |
 |
Acara yang dipimpin Ketua KNPI Dompu Syarifuddin S.Pdi, didampingi Sekertaris KNPI Dompu Hen Ardiansyah M.Pd bersama jajaran anggota KNPI Dompu. Pada kegiatan ini, juga menghadirkan Narasumber yakni Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar Jufri A.Md, Par, Kabag Hukum Setda Dompu Furkan SH, MH, Pratisi Hukum Kisman Pangeran SH, Akademisi dan Pengamat Ilyas Yasin S.Ag, M.Pd. Hadir juga, para peserta dari sejumlah organisasi pemuda, mahasiswa, aktivis Dompu dan para pihak lainnya.
Tapi sayangnya di acara ini, dua orang narasumber yakni Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar Jufri A.Md, Par dan Kabag Hukum Setda Dompu Furkan SH, MH, tidak terlihat hadir dilokasi acara ini. Meski demikian, panitia tetap melaksanakan acara dialog pemuda meski tanpa kehadiran dua orang Narasumber tersebut.
Pratisi Hukum (Narasumber) Kisman Pangeran SH, dalam penyampaiannya mengatakan, Kalau berbicara pengangkatan (pembentukan) staf khusus Bupati, menurut padangan hukum tidak ada regulasi yang mengatur. "Kalau pun tetap dipaksakan tentunya akan bertentangan dengan aturan yang ada," ungkapnya.
Menurut Kisman Pangeran SH, dari pada membahas mengenai staf khusus, mending Pemda Dompu fokus untuk meningkatkan perannya dalam mengajak masyarakat (petani) untuk mengembalikan fungsi hutan. Selain itu, juga meningkatkan pelayanan penyaluran air bersih untuk masyarakat dan pelayanan kesehatan serta menuntaskan berbagai masalah masalah yang timbul di Kabupaten Dompu. "Item item itulah lebih penting yang harus dilakukan Pemda Dompu," katanya.
Lanjut Kisman Pangeran SH, saat ini Kabupaten Dompu masih dilanda pandemi Covid-19."Pemda harus tetap fokus dalam mencegah penyebaran virus Corona," tuturnya.
Disela waktu, Akademisi dan Pengamat (Narasumber) Ilyas Yasin S.Ag, M.Pd, juga memiliki pandangan yang sama dengan pratisi hukum, mengenai pengangkatan staf khusus Bupati. "Saya sepakat apa yang disampaikan bang Kisman Pangeran SH. Yang jelas pembentukan staf khusus Bupati, itu bertentangan dengan aturan," ungkapnya.
Menurut Ilyas Yasin, pembentukan staf khusus itu justru abu abu dan tidak memiliki regulasi yang jelas. Berdasarkan statemen Sekjen Kementerian Dalam Negeri disalah satu media online menyebut pengangkatan staf khusus, itu tidak memiliki aturan yang jelas. Bahkan Kepala daerah diimbau dan diingatkan agar tidak melakukan hal tersebut (pembentukan staf khusus,red).
"Jika melihat dari sisi birokrasi secara keseluruhan bahwa birokrasi merupakan salah satu agen perubahan dan ikut menentukan keunggulan kompetitif sebuah daerah. Jadi semua daerah keunggulan kompetitifnya ditonjolkan oleh birokrasi yang bersih dan profesional," katanya.
Masih menurut Ilyas Yasin, tidak ada ceritanya kalau sebuah daerah bisa maju ekonominya, sejahtera dan damai kalau kondisinya kacau. "Itulah alasan kenapa kita membutuhkan birokrasi yang bersih dan profesional," jelasnya.
Lanjut Ilyas Yasin, pengangkatan staf khusus Bupati tetap bermasalah. Jangan staf khusus ini merupakan bagian dari politik akomodasi. "Jadi menurut saya perlu melakukan pengujian apakah pengangkatan staf khusus ini benar benar dibutuhkan oleh daerah (adakah pengaruhnya dengan performa kepala daerah)," terangnya.
Kalau tidak tambah Ilyas Yasin, maka kesan yang muncul bahwa pengangkatan staf khusus tersebut lebih cenderung menjadi bagian dari politik akomodasi. "Menurut saya ini sama halnya tidak sehat," tandasnya.
Usai pemaparan dari para Narasumber, acara dilanjutkan dengan dialog (tanya jawab). Dimana, masing masing peserta mengajukan berbagai pandangannya tentang pengangkatan staf khusus Bupati, kemudian padangan padangan tersebut, secara satu persatu dijawab oleh para Narasumber. RUL