Komentar |
| Ilustrasi |
DOMPU, TOPIKBIDOM - Polres Dompu, melalui Satreskrim, terus berkomitmen dalam menuntaskan penanganan berbagai kasus tahun 2025.
Salah satunya, kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang berlokasi di Desa Jala, Kabupaten Dompu. Proses hukum kini memasuki tahap pendalaman dan lainnya
Pihak Polres Dompu, pada media ini membenarkan adanya laporan mengenai kasus KNMP Desa Jala."Iya, benar ada laporan mengenai kasus itu," ujarnya, Selasa (7/4/2026).
BACA JUGA: Dugaan Pelanggaran Proyek KNMP Desa Jala Menguat, Keterlibatan Oknum APH Terungkap
Ia, menjelaskan penanganan kasus ini masih berjalan dan pihaknya fokus pada pengumpulan keterangan dan dokumen pendukung untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Tidak hanya itu, dipastikan penanganan kasus ini dilakukan sesuai prosedur. Siapapun yang terlibat akan dimintai pertanggung jawaban.
"Perkembangan penanganan kasus ini tetap kami laporkan juga kepada pelapor," terangnya sembari menutup komentarnya.
BACA JUGA: Proyek KNMP Desa Jala Disorot, Dugaan Pengambilan Material Tanpa Izin Dilaporkan ke Polisi
BACA JUGA: Proyek KNMP Desa Jala Disorot, Dugaan Pengambilan Material Tanpa Izin Dilaporkan ke Polisi
Proyek KNMP di Desa Jala sebelumnya menjadi sorotan publik lantaran diduga tidak berjalan sesuai spesifikasi serta target yang telah ditetapkan. Sejumlah pihak juga mengeluhkan kondisi fisik proyek tersebut.
Kemungkinan dalam proses penyelidikan, diperkirakan polisi turut menggandeng ahli konstruksi dan auditor untuk melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur potensi kerugian negara serta memastikan kualitas pembangunan di lapangan.
Selain itu, aparat juga dipastikan akan menelusuri aliran anggaran proyek guna mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana. Jika ditemukan bukti yang cukup, kasus ini tentunya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Kasus proyek KNMP ini menjadi perhatian luas karena menyangkut program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan kepastian serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pembangunan di daerah. RUL