Komentar |
| Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE |
Kota Bima, Topikbidom.com
–
Kepemimpinan H Muhammad Lutfi SE, sebagai Wali Kota Bima, tidak hanya mampu mewujudkan
tatanan pembangunan yang luar biasa di wilayah Kota Bima, tapi juga berhasil sukseskan
program – program yang dicanankan sebelumnya. Hal itu, terbukti selama 4 tahun terakhir ini
sejumlah pogram berhasil dituntaskan. Meskin demikian, komitmen orang nomor satu
di Kota Bima ini, tidak diragukan dalam membawa daerah dan masyarakat Kota Bima
kearah yang lebih maju.
Capaian ini, tidak terlepas
dari semangat dan kerjasama jajaran Pemerintah Kota Bima, khususnya melibatkan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMN yakni Dinas Sosial, DPPPA, DP2KB,
Dinas Kesehatan, dan BPJS Cabang Bima. “Pada Dinas Sosial Kota Bima, bantuan
BBM Pusat sebanyak 15.527 KK, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 12.762 KK,
program Keluarga Harapan (PKH) 9.434 KK, BPJS Pusat 56.286 KK, BPJS APBD 39.406
KK dengan nilai Rp. 6.445.656.000 Tahun 2022, sedangkan anggaran dana Sharing
Provinsi dan Kota Bima tahun 2023 sebesar Rp. 15.964.905.600 masuk melalui
Dinas Kesehatan Kota Bima,” ungkap Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE di
lokasi acara Sosialisasi Program Pemerintah di Kelurahan se-Kota Bima tahun
2023 yang diawali di Kelurahan Mande, belum lama ini tepatnya Selasa (21/3/2023).
Ia memaparkan, pada
tahun 2023 ini Pemkot berhasil mendapatkan Penghargaan Universal Health
Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta dari Kemenko PMK Republik
Indonesia, karena Kota Bima mampu memenuhi 99,27 % warganya untuk memperoleh
jaminan kesehatan dibanding Kabupaten/Kota lain, sehingga Kota Bima dinobatkan
sebagai daerah terbaik dalam penanganan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Jumlah
DTKS Kota Bima, saat ini sebanyak 33.530 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 98.552
jiwa, sedangkan untuk Kelurahan Mande jumlah DTKS nya sebanyak 553 KK dengan
jumlah 1.567 jiwa, bantuan BBM Pusat 233 KK, BBM Kota Tahun 2022 12.823 KK,
BPNT 169 KK, PKH 146 KK, BPJS Pusat 902 KK, BPJS APBD 594 KK, BBM Kota 184 KK.
“Data kemiskinan
ekstrim sebanyak 8.093 jiwa yang sudah mendapatkan program dan bantuan
Pemerintah Pusat maupun daerah sebanyak 5.940 KK atau 73 % dari data ekstrim.
Sedangkan yang belum tersentuh oleh program sebanyak 544 KK,” terangnya.
Lanjut Wali Kota
Bima, data yang bukan DTKS sebanyak 1.609 KK, sementara 2.153 KK adalah jumlah
yang mendapatkan prioritas memperoleh program bantuan pada tahun mendatang. Program
lain yang ada di Dinsos Kota Bima yakni penyediaan permakanan, bantuan sandang,
penyediaan alat bantu dan Usaha Ekonomi Produktif (UEB) bagi penyandang
disabilitas, anak dan lansia, gepeng dan PMKS lainnya. “Sementara program
penyediaan permakanan dari Kemensos tahun 2023 untuk Kota Bima tetap berlanjut.
Program ini kerjasama dengan kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang
diberdayakan, sesuai dengan visi-misi Pemerintah Kota Bima menciptakan 10.000
lapangan pekerjaan,” paparnya.
Sambung Wali Kota
Bima, program pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Bima,
pada tahun 2023 pemerintah Kota Bima akan menyalurkan bantuan kepada
masyarakat, diantaranya pengadaan alat bawang goreng sebanyak 152 unit. Selain
itu, program jaring kebutuhan masyarakat keliling dari kelurahan sesuai
kebutuhan diantaranya, alat jajan kering sebanyak 97 unit, alat pembuatan
kripik 163 unit, alat perlengkapan katring untuk 210 RW se Kota Bima, alat pres
batu bata 247 unit, pengadaan boga 250 unit, pengadaan alat tenun 72 unit,
mesin obras 80 unit, serut kayu 115 unit dan alat pembuatan jajan basah
sebanyak 94 unit.
Pemenuhan hak anak,
Pemerintah Kota Bima mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama,
tahun 2022 tingkat Kota Madya, dalam 2 tahun berturut-turut memperoleh
penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Program Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Bima diantaranya, pemberian tablet
tambah darah kepada sekolah/SLTA, makanan tambahan kepada keluarga beresiko
stunting berupa telur.
“Angka stunting Kota
Bima pada Tahun 2022 sebesar 13,70 persen, tahun 2023 bulan Februari sebesar
12,52 persen. Dengan keberhasilan diprogram Bangga Kencana diterima oleh Wali
Kota Bima dan Ketua TP PKK Kota Bima mendapat penghargaan Karya Mandala Kencana
dari BKKBN Pusat,” jelasnya lagi.
Selain itu, ada Tim
Pendamping Keluarga yang akan mendata Catin Bumil pasca persalinan dan balita,
untuk mendeteksi secara dini pasangan yang akan menikah sehat atau tidak,
sehingga dengan adanya Tim Pendamping Keluarga diharapkan Kota Bima mampu
menurunkan angka stunting sesuai kemitmen Wali Kota Bima di tahun 2024 dibawah
10 persen. “Tim Pendamping Keluarga (TPK) akan di latih pada tanggal 22 Maret
2023, dan akan memperoleh dana operasional bagi bidan, PKK Kelurahan, Kader KB
dan Kader Posyandu,” terangnya lagi.
Wali Kota Bima, juga
menyebut Dinas Kesehatan Kota Bima, pada Tahun 2023 berhasil mendapatkan
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta dari
Kemenko PMK Republik Indonesia, karena Kota Bima mampu memenuhi 99,27 %
warganya untuk memperoleh jaminan kesehatan dibanding Kabupaten/Kota lain,
sehingga Kota Bima dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam penanganan jaminan
kesehatan bagi masyarakat. Kemudian untuk mendekatkan pelayanan kesehatan, saat
ini Pemerintah Kota Bima mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI
untuk Sarana dan Prasarana tahun 2024 memperoleh bantuan Pembangunan Puskesmas
Penanae setara dengan puskesmas Paruga, puskesmas Mpunda dan puskesmas Kumbe.
“Mengingat kondisi
RSUD Kota Bima saat ini tidak memungkinkan menampung melayani masyarakat Kota
Bima yang memerlukan penanganan lebih luas dan representatif, RSUD Kota Bima
akan direlokasi atau dipindah ke kantor Pemerintah Kota Bima yang lama dengan
luas lahan 3 hektar, dan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI,
pembangunannya akan dimulai pada tahun 2025 mendatang,” paparnya lagi.
Lebih jauh, Wali
Kota Bima juga menambahkan dari BPJS Cabang Bima, Kota Bima adalah salah satu
kota pertama sudah dinyatakan Cakupan Semesta dan saat ini bagi masyarakat ber
KTP Kota Bima yang telah didaftarkan BPJS nya sudah langsung aktif, tidak lagi
berupa kartu BPJS, hanya membawa e-KTP warga sudah bisa dilayani di puskesmas,
rumah sakit, rujukan dirumah sakit provinsi, hingga dirujuk ke jakarta, mobil
ambulance juga ditanggung oleh BPJS. “Sejak tahun 2022 BPJS tidak lagi mencetak
kartu BPJS, penggantinya cukup E KTP, anak-anak yang memerlukan perawatan cukup
menunjukkan Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Anak, selain itu juga, bagi
anak yang baru lahir ditanggung oleh BPJS dengan syarat cukup menyiapkan
perlengkapan administrasi kependudukan orang tua,” tandasnya. (Ardiansyah/$)