PMII Dompu Desak Bupati dan Wakil Bupati Beri Klarifikasi Terbuka, Ketidakharmonisan Dinilai Ancam Pembangunan Daerah -->

Kategori Berita

.

PMII Dompu Desak Bupati dan Wakil Bupati Beri Klarifikasi Terbuka, Ketidakharmonisan Dinilai Ancam Pembangunan Daerah

Kamis, 26 Maret 2026
Ketua Umum PMII Dompu, Faisal


DOMPU, TOPIKBIDOM -  Isu ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Dompu kini menjadi sorotan publik serta berbagai elemen masyarakat. 


Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat laju pembangunan daerah, bahkan dikhawatirkan menyebabkan sejumlah program strategis terbengkalai.


Sejumlah kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha lokal, menyampaikan kekhawatiran atas dinamika hubungan pimpinan daerah tersebut. Indikasi ketidaksepahaman disebut mulai terlihat dari perbedaan pandangan dalam penentuan prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan strategis, hingga lemahnya koordinasi antar unsur pemerintah daerah.


Situasi ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kinerja aparatur pemerintah, mengganggu efektivitas pelaksanaan program, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.


Beberapa program prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan akses air bersih, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat disebut berpotensi mengalami hambatan apabila kondisi tersebut tidak segera diselesaikan.


Ketua Umum PMII Dompu, Faisal, menegaskan pentingnya soliditas kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan.


“Daerah ini membutuhkan kepemimpinan yang solid dan terpadu. Ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati akan berdampak langsung pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami mendesak kedua pihak segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik,” ujarnya.


Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap mendorong upaya mediasi guna mencari solusi terbaik.


“Kami juga siap mendorong keterlibatan unsur legislatif sebagai mediator, jika diperlukan, agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,” tambahnya.


PMII Dompu berharap polemik ini dapat segera diselesaikan secara bijak, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan optimal.(*)