 |
DOMPU, TOPIKBIDOM — Perpustakaan perlahan semakin menemukan tempatnya di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Dompu. Dalam enam tahun terakhir, tingkat kunjungan pembaca menunjukkan tren peningkatan, seiring berbagai program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan literasi.
Data yang disampaikan Kepala DPKD Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh, SE, M.Si, menunjukkan perubahan cukup signifikan dalam tingkat kunjungan perpustakaan. Pada 2021, tingkat kunjungan tercatat 2,67 persen, ketika aktivitas masyarakat masih terdampak pandemi. Setahun kemudian meningkat menjadi 6,67 persen.
Tren tersebut berlanjut pada 2023 dengan capaian 13,34 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 15,57 persen pada 2024. Pada 2025, angka kunjungan berada di kisaran 16 persen, sementara pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 16,15 persen.
Abduh menyampaikan data tersebut ketika membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), 16 Mei 2026.“Angka ini menunjukkan bahwa minat baca dan kesadaran literasi masyarakat Dompu terus tumbuh, dan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun daerah berbasis pengetahuan,” ujar Abduh.
Bagi DPKD Dompu, meningkatnya angka kunjungan bukan sekadar persoalan statistik. Di balik angka tersebut terdapat perubahan pola interaksi masyarakat dengan perpustakaan sebagai ruang belajar dan pengembangan pengetahuan.
Abduh menegaskan bahwa pelayanan perpustakaan dan kearsipan memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Perpustakaan, menurutnya, tidak lagi dapat dipandang sebatas tempat meminjam buku. Lebih jauh, perpustakaan merupakan pusat pembelajaran sepanjang hayat yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan literasi, kreativitas dan inovasi.
Sementara kearsipan menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan akuntabel, transparan sekaligus memiliki memori kelembagaan yang terjaga.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, DPKD Dompu terus mengembangkan program yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Sepanjang 2024 hingga 2026, berbagai program peningkatan layanan publik dilaksanakan, termasuk pendataan dan pembinaan perpustakaan rumah ibadah yang sebelumnya memperoleh bantuan dari Perpustakaan Nasional.
Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi untuk memperluas akses literasi hingga lingkungan komunitas keagamaan. Pembinaan juga dilakukan terhadap perpustakaan sekolah melalui kegiatan monitoring dan pendataan. Tujuannya agar akses dan kualitas layanan literasi dapat berkembang hingga satuan pendidikan dasar.
Tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, DPKD juga menggelar berbagai bimbingan teknis, antara lain mengenai teknik membaca nyaring dan pemanfaatan teknologi informasi.
Salah satu tantangan pengembangan literasi adalah memastikan perpustakaan dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPKD Dompu mengoperasikan mobil perpustakaan keliling secara masif ke sekolah-sekolah dan desa-desa.“Kami juga terus melakukan pengoperasian mobil perpustakaan keliling secara masif ke sekolah-sekolah dan desa-desa, membawa bahan bacaan hingga pelosok,” beber Abduh.
Program tersebut menjadikan layanan perpustakaan lebih dekat dengan masyarakat sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dan warga di wilayah yang jauh dari perpustakaan utama untuk mendapatkan bahan bacaan.
Pengembangan literasi di Dompu juga diarahkan agar tidak tercerabut dari identitas masyarakatnya. Salah satunya melalui kegiatan Bedah Buku Budaya Lokal yang mengangkat karya masyarakat Dompu.
Program tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas masyarakat sekaligus upaya menjaga pengetahuan dan identitas lokal melalui tradisi membaca, menulis dan berdiskusi. DPKD juga menyelenggarakan Lomba Bertutur serta Lomba Resensi Buku Koleksi Perpusda.
Kegiatan tersebut dirancang untuk mendorong minat baca sekaligus mengembangkan kemampuan generasi muda dalam menyampaikan gagasan dan berpikir kritis.
Di sisi lain, DPKD Dompu tidak hanya berfokus pada pengembangan perpustakaan. Bidang kearsipan juga menjadi bagian penting dari agenda peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pembinaan dan bimbingan teknis kearsipan dilakukan kepada perangkat daerah dengan melibatkan perwakilan OPD dan kecamatan.“Bimtek kearsipan ini diikuti oleh perwakilan semua OPD dan kecamatan untuk memperkuat kepatuhan terhadap tata kelola arsip yang sesuai standar nasional,” jelas Abduh.
Dengan demikian, dua bidang yang berada dalam satu institusi tersebut berjalan beriringan: perpustakaan memperkuat masyarakat berbasis pengetahuan, sementara kearsipan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis dokumentasi dan informasi.
Menurut Abduh, berbagai program yang telah dijalankan tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.
Karena itu, Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung masukan, kritik dan saran masyarakat terkait kualitas pelayanan yang diberikan.
“Melalui forum ini kami ingin memastikan bahwa arah pengembangan layanan ke depan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan relevan dengan kebutuhan zaman,” ucapnya.
Pertumbuhan angka kunjungan perpustakaan dalam enam tahun terakhir menjadi salah satu indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap ruang literasi terus berkembang.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan momentum tersebut sekaligus memastikan layanan perpustakaan semakin inklusif, mudah diakses, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjawab kebutuhan generasi yang terus berubah.
Di titik itulah DPKD Dompu menempatkan peningkatan kualitas layanan bukan hanya sebagai agenda kelembagaan, tetapi sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat Dompu yang literat, kritis, kreatif dan berbasis pengetahuan. (ADV)